Jum'at, 07 Oktober 2022  
 
Dugaan Kasus Korupsi Lima Proyek Pembangunan
Kejagung Harus Bongkar Mega Skandal Korupsi Miliaran Rupiah di Kota Bekasi

Riswan L | Nasional
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:32:18 WIB

Foto: ilustrasi (Kota Bekasi)
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, Tiraskita.com – Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) mendukung penuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memanggil pejabat penting Pemerintah Kota Bekasi yang betindak sebagai Panitia pengadaan 5 Gedung di Kota Bekasi.

Kepada mereka, Kejagung meminta untuk hadir ke Gedung Bundar Tipidsus Kejagung RI pada Senin 18 Mei 2020. Menghadap Kepala Sub Direktorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada direktorat Penyidikan untuk memeriksa empat pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang terdiri dari dua Kepala Dinas dan dua Kepala Bidang Pemerintah Kota Bekasi.

Pemanggilan Kejagung ini terkait dugaan kasus korupsi lima proyek pembangunan Kota Bekasi tahun anggaran 2017, sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Direktur penyidikan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan APBD Kota Bekasi tahun 2017 yakni;

1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar

2. Proyek Pembangunan kantor dinas perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar

3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi ANDALALIN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusu tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83, 8 miliar

4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar, dan terakhir

5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.

Total anggaran lima proyek di atas yang diduga jadi bancakan oknum Pejabat Bekasi, sebesar Rp 281.142.841.500 miliar.

Adapun nama-nama yang dipanggil Kejagung sesuai dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota Bekasi Nomor: 863/3168/BKPPD.PA untuk memenuhi panggilan adalah sebagai berikut:

1. Dr Dadang Ginanjar Samsupraja, M. AP, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

2. Jumhana Luthfi, S. Sos., M. Si, selaku kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

3. Inryd Arieswaty, S.T., M.T, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

4. Imam Yahdi, M. Si, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

KAKI Publik meminta empat nama di atas segera memenuhi panggilan Kejagung, patuh hukum, serta kooperatif terhadap pemanggilan penegak hukum sekelas Kejagung.

Selain itu, Kejagung juga harus memanggil Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi untuk dimintai keterangan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan kepala dinas dan kepala badan di dalam pemerintahannya, dan berharap Kejagung dapat membongkar sampai tuntas mega skandal tersebut terkait dugaan kasus korupsi lima proyek ini.

“Kami menduga kasus korupsi di Kota Bekasi sudah parah dan berlangsung sejak lama, sehingga kejagung perlu membabad habis korupsi di Kota Bekasi hingga ke akarnya!,” demikian disampaikan Wahyudin selaku Koordinator Investigasi KAKI Publik dalam rilisnya yang diterima redaksi liputan12 via pesan singkat Whatsapp, Minggu (17/5/2020) malam.

Selain itu, Kaki Publik menduga kuat bahwa yang terlibat dalam mega skandal ini bukan hanya empat orang di atas saja tapi melibatkan nama-nama pejabat lainnya.

“Sehingga penting untuk Kejagung melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, serta mencari tokoh dalang dibalik semua kasus Mega korupsi di Kota Bekasi tersebut,” pungkas Wahyudin di akhir rilisnya.***

Sumber : LIPUTAN12.ID|


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • TP-PKK dan Dinas P3AP2KB Kepri Gelar Pelatihan PATBM
  • Konferensi XI IGTKI PGRI Riau Digelar di Pekanbaru
  • Wabup Nias Resmikan Kampung Pancasila Di Wilayah Kecamatan Botomuzi, Kabupaten Nias 2022
  • Oknum Notaris Jadi Tersangka Korupsi untuk Kasus Kredit Fiktif di BNI46 Pekanbaru Senilai Rp40 M
  • Wali Kota Cimahi Kunjungi Warga Terdampak Banjir
  • FPI dan Alumni PA 212 Tolak Mentah-mentah Anies Jadi Capres, Bisa Pecah Belah Umat!
  • Dukung Kandidat Terbaik PSI Umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024
  • DPP GPSH Desak Jokowi & Kapolri Copot Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang
  • Pemkot Cimahi Sepakat Bekerjasama Dengan KEJARI Kota Cimahi
  •  
     
     
    Kamis, 30 Juni 2022 - 21:38:11 WIB
    PELANTIKAN PENGURUS LEMBAGA ANTI NARKOTIKA (LAN) KEC BANGKO
    Rabu, 10 Juni 2020 - 23:41:53 WIB
    Bupati Ir H Soekirman Lakukan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Covid-19
    Rabu, 11 Agustus 2021 - 12:51:39 WIB
    Pemkab Sergai Mulai Vaksinasi Dosis Ketiga dengan Moderna Bagi Nakes
    Selasa, 11 Januari 2022 - 15:26:25 WIB
    Polri Terus Lakukan yang Terbaik dan Bersikap Positif Untuk Pertahankan Kepercayaan Publik
    Selasa, 05 Januari 2021 - 17:32:56 WIB
    Penyebab Chacha Sherly Eks Trio Macan Meninggal
    Minggu, 17 Mei 2020 - 21:48:42 WIB
    LAWAN COVID-19
    Satgas Nias Peduli Covid-19 Riau, " Berbagi Kasih Dan Berkat "
    Selasa, 16 Juni 2020 - 12:34:22 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Himbau masyarakat Patuhi Protokoler kesehatan
    Jumat, 18 Februari 2022 - 12:47:11 WIB
    Kemenko Perekonomian bersama Pemprov Riau bahas Tata Ruang dan Perbatasan antar Daerah
    Kamis, 07 Mei 2020 - 07:30:50 WIB
    Imbas Corona, Pilot Pesawat Ini Alih Profesi Jadi Pengantar Makanan
    Kamis, 19 Agustus 2021 - 11:24:31 WIB
    Kapolres Sergai Terima Kunker Anggota DPR RI Komisi III H. Romo Syafi'i Ke Polres Sergai
    Jumat, 04 Juni 2021 - 09:29:22 WIB
    Komisi II Sebut Sejumlah Faktor Penyebab Belum Optimalnya Potensi Kelautan dan Perikanan Jabar
    Minggu, 23 Januari 2022 - 14:13:15 WIB
    Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyar
    Selasa, 11 Februari 2020 - 16:36:27 WIB
    Cegah Virus Corona, Imigrasi Meranti Jalankan Peraturan Permenkumham RI No.3 Tahun 2020
    Rabu, 10 Februari 2021 - 09:01:22 WIB
    Lawan Mafia Lahan Dan Kebun Sawit Ilegal
    Polhut DLHK Bersama MMP Pasang Plang Dilahan Ex PT.Rimba Seraya Utama
    Senin, 11 Mei 2020 - 07:25:30 WIB
    Kabid Gakda Satpol PP Kampar Melakukan Pendataan Usaha Legal Dan Ilegal Kuari
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved