Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala ">
Senin, 10 Mei 2021  
 
Mantan Kajari Inhu Dituntut 3 Tahun Penjara, Terkait Kasus Pemerasan Guru Rp1,5 Miliar

Rahmad | Pemkab Indragiri Hulu
Rabu, 10 Februari 2021 - 17:47:42 WIB

Inhu | TIRASKITA.COM - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala SMP Negeri di Inhu.

Hayin terbukti melanggar Pasal 23 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menuntut terdakwa Hayin Suhikto dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan," ujar JPU, Eliksander Siagian, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu, Selasa (9/2/2021).

Pada persidangan yang digelar secara virtual itu, JPU juga menuntut dua terdakwa lain. Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhu, Ostar Alpansari, dan mantan Kasubsi Barang Rampasan, Rionald Febri Rinaldo.

Ostar dan Rionald dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. "Denda dapat diganti kurungan badan selama 1 bulan," kata JPU.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan barang bukti berupa uang Rp1.505.000.000 yang disita dari Pahala Eric Silvandro, dikembalikan ke guru, melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Inhu, Eka Satria.

Ataa tuntutan itu, para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembacaan pledoi atau pembelaan. Majelis hakim mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, ketiga terdakwa didugaan melakukan pemerasan terhadap kepala SMP negeri di Inhu, Kamis (10/12/2020). Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan Rp1,5 miliar.

Dijelaskan, perbuatan para terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 lalu. Hayin menerima uang Rp 769.092.000, Ostar menerima Rp275 juta dan satu unit iPhone X sedangkan terdakwa Rionald menerima uang Rp115 juta.

"Seluruh dana diterima Rp1.505.000.000,. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terdakwa selaku penyelenggara negara," kata JPU.

Uang itu berasal dari 61 kepala SMP negeri di Inhu. Penerimaan uang itu berawal ketika kepala SMP itu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 hingga 2018. Ada laporan pengelolaan dana diduga diselewengkan.

Bukannya melakukan penyelidikan, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS itu, para terdakwa justru meminta uang kepada para kepala SMP agar kasus tidak dilanjutkan.

Tindakan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,

Terdakwa juga melanggar Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

"Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas," tutur JPU.***

Sumber : .bualbual.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Diduga Ada Yang Tidak Berses, Pengusaha Bisnis Tabung Gas Elpiji Marah Ketika Dikonfirmasi Media
  • Bupati Kampar Kunjungi Pondok Pesantren di Tapung & Tapung Hilir
  • Pemkab Kampar Kembali Jadikan Stanum sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19
  • Peduli Korban Puting Beliung, Kapolres Kampar Utus Kapolsek Antar Bantuan
  • Kapolri dan Panglima Tinjau Pelaksanaan Operasi Ketupat Maung 2021 di Merak
  • Lembaga KPK Nusantara & Lembaga Peduli Hukum dan Ham Kembali Gelar Bansos
  • Bersama Ketua DPR RI, Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni
  • Gardanis Dan Bon's Sibolga Kunjungi Korban Kebakaran Di Pasar Belakang
  • 336 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten
  •  
     
     
    Sabtu, 08 Mei 2021 - 10:25:44 WIB
    Pos Penyekatan GT Cikupa Berhentikan Truk Pengangkut Sepeda Motor, 10 Penumpang Di-swab Test
    Selasa, 16 Februari 2021 - 18:18:16 WIB
    Polsek Tapung Ungkap Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur
    Minggu, 01 Maret 2020 - 11:16:50 WIB
    AKBP Indra Duaman Siahaan Menjalin Silahturami Dengan Awak Media
    Kapolres INHIL Jalin Sinergitas Bersama IWO dan Insan Pers
    Kamis, 18 Maret 2021 - 08:41:45 WIB
    Oknum Polisi Penembak Wanita Malam Jadi Tersangka
    Senin, 15 Juni 2020 - 12:17:27 WIB
    Personil Lanud S Sukani Majalengka, Bersih Bersih Tempat Ibadah
    Senin, 13 April 2020 - 23:05:04 WIB
    PSBB adalah solusi terbaik dalam pencegahan covid-19
    Pelaksanaan PSBB DI Pekanbaru Dinilai Solusi terbaik
    Jumat, 01 Mei 2020 - 15:46:32 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kodim 0303 Bengkalis Bagikan Sembako Setiap Hari Jumat, Selama Wabah Covid-19
    Selasa, 26 Januari 2021 - 21:31:45 WIB
    235 Sekolah di Bengkalis Belajar Tatap Muka Terbatas
    Selasa, 24 November 2020 - 19:04:32 WIB
    Pelatihan Diversifikasi Pangan, Walkot: Sektor Pertanian Dikembangkan Lebih Kreatif
    Jumat, 31 Juli 2020 - 11:17:52 WIB
    Merasa Profesinya Dilecehkan dan Dicemarkan, Anggota IWO Laporkan Youtuber Rolis Sanjaya
    Jumat, 28 Agustus 2020 - 14:08:24 WIB
    Pemkab Kampar Teleconference Dengan KPK Terkait Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK)
    Selasa, 23 Maret 2021 - 08:24:08 WIB
    Ketua Salah Satu LSM di Bengkalis Terlibat Narkoba
    Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:15:34 WIB
    Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Hadiri Kegiatan Pelatihan dan Sertifikat Kewirausahaan
    Rabu, 26 Agustus 2020 - 10:30:52 WIB
    Diusir Tanpa Pesangon, LBH MRKN Dampingi Pekerja Terzolimi di Pelalawan Riau
    Jumat, 03 Juli 2020 - 22:07:50 WIB
    Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Terima Kunjungan Silaturahmi Danrem 083/BDJ
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved