Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala ">
Jum'at, 17 09 2021  
 
Mantan Kajari Inhu Dituntut 3 Tahun Penjara, Terkait Kasus Pemerasan Guru Rp1,5 Miliar

Rahmad | Pemkab Indragiri Hulu
Rabu, 10 Februari 2021 - 17:47:42 WIB

Inhu | TIRASKITA.COM - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala SMP Negeri di Inhu.

Hayin terbukti melanggar Pasal 23 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menuntut terdakwa Hayin Suhikto dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan," ujar JPU, Eliksander Siagian, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu, Selasa (9/2/2021).

Pada persidangan yang digelar secara virtual itu, JPU juga menuntut dua terdakwa lain. Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhu, Ostar Alpansari, dan mantan Kasubsi Barang Rampasan, Rionald Febri Rinaldo.

Ostar dan Rionald dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. "Denda dapat diganti kurungan badan selama 1 bulan," kata JPU.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan barang bukti berupa uang Rp1.505.000.000 yang disita dari Pahala Eric Silvandro, dikembalikan ke guru, melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Inhu, Eka Satria.

Ataa tuntutan itu, para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembacaan pledoi atau pembelaan. Majelis hakim mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, ketiga terdakwa didugaan melakukan pemerasan terhadap kepala SMP negeri di Inhu, Kamis (10/12/2020). Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan Rp1,5 miliar.

Dijelaskan, perbuatan para terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 lalu. Hayin menerima uang Rp 769.092.000, Ostar menerima Rp275 juta dan satu unit iPhone X sedangkan terdakwa Rionald menerima uang Rp115 juta.

"Seluruh dana diterima Rp1.505.000.000,. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terdakwa selaku penyelenggara negara," kata JPU.

Uang itu berasal dari 61 kepala SMP negeri di Inhu. Penerimaan uang itu berawal ketika kepala SMP itu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 hingga 2018. Ada laporan pengelolaan dana diduga diselewengkan.

Bukannya melakukan penyelidikan, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS itu, para terdakwa justru meminta uang kepada para kepala SMP agar kasus tidak dilanjutkan.

Tindakan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,

Terdakwa juga melanggar Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

"Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas," tutur JPU.***

Sumber : .bualbual.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Dukung Program Pemerintah, Nakes TNI AL Lanal Cirebon Laksanakan Serbuan Vaksinasi Untuk Masyarakat
  • Pengadaan Sapi Madura di Dinas PKH Provinsi Riau Diduga Ada Yang Tidak Beres
  • Pangkalan Udara Sugiri Sukani Majalengka, Kembali Gelar Serbuan Vaksinasi
  • Dengan Tetap Memperhatikan Protkes, Dandim 1007/Banjarmasin, Berikan Jam Komandan
  • Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan dari Kemenkeu
  • Pemprov Harus Tingkatkan Produksi Pangan dan Peternakan di Jawa Barat
  • Polres Majalengka Polda Jabar, Bagikan Masker Kepada Anak Pelajar Dimasa PPKM
  • Lantamal V Terima Kunjungan PPAL Surabaya
  • Disdik, Dispora dan Dipusipda Dibahas Dalam RKUA-PPAS DPRD Jabar
  •  
     
     
    Senin, 23 Agustus 2021 - 13:21:22 WIB
    Presiden Afghanistan Bantah Bawa Kabur Bawa Uang
    Senin, 09 Agustus 2021 - 08:41:24 WIB
    Polsek Teluk Mengkudu Imbau Pengusaha Dan Pengunjung Pantai Tetap Patuhi Prokes
    Senin, 02 November 2020 - 15:00:08 WIB
    Terobsesi Jin Seorang Dokter Tertipu Beli Lampu Aladin Seharga Rp 1,36 Milyar
    Jumat, 15 Mei 2020 - 10:29:31 WIB
    TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS
    Bongkar Kasus Korupsi, Wartawan Dijatuhi Hukuman 12 Bulan Penjara
    Rabu, 06 Mei 2020 - 08:43:08 WIB
    LAWAN COVID-19
    PSBB : Dewan Tuding Pemkot Pekanbaru Bohong Soal Bansos
    Senin, 17 Mei 2021 - 21:12:46 WIB
    POLRI PERSISI
    100 Hari Kerja Kapolri, 1.864 Kasus Diselesaikan Dengan Restorative Justice
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:42:05 WIB
    Sekda Kampar Serahkan Materi KUPA-PPAS Kepada Ketua DPRD Kampar
    Senin, 02 November 2020 - 13:53:08 WIB
    Demo Buruh di Kantor KBB, Tolak Omnibus Law
    Selasa, 14 September 2021 - 14:41:10 WIB
    BKKBN RI Diharapkan Dukung Program Pemprov Jabar
    Selasa, 09 Februari 2021 - 19:26:59 WIB
    Pemkab Rohul Mengajukan Tiga Ranperda
    Kamis, 11 Februari 2021 - 18:40:15 WIB
    Jadi Korban Pengeroyokan,
    Keluarga Obaza Halawa Minta Polsek Tapung Hulu Segera Menangkap Para Pelaku
    Kamis, 29 April 2021 - 19:42:25 WIB
    Polresta Pekanbaru Terima Kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
    Rabu, 06 Januari 2021 - 15:58:38 WIB
    Memasuki Tahun 2021,
    Jajaran Polres Kampar Terus Gencarkan Pendisiplinan Protokol Kesehatan
    Kamis, 08 Juli 2021 - 11:42:06 WIB
    Ahli: Orang Yang Belum Vaksin Membahayakan Dirinya Sendiri
    Jumat, 26 Februari 2021 - 20:58:45 WIB
    Kunjungi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Perkuat Sinergi TNI-Polri
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved