Selasa, 24 Mei 2022  
 
Tiga Agenda Dibahas Dalam Paripurna DPRD Pekanbaru ke-7 Masa Sidang III

Admin | Pemko Pekanbaru
Rabu, 16 Juni 2021 - 18:22:54 WIB

PEKANBARU - Rapat paripurna ke-7 masa sidang III (ketiga) ini berlangsung di ruang paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Rabu (16/6/2021).

Rapat Paaripurna ini dengan agenda tiga hal sebagai berikut:
1. Jawaban Pemerintah terhadap pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak Corona Virus Disease 2019.

2. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru.

3.  Penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbarutahun anggaran2020.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama ST dan Ir Nofrizal MM.

Sementara dari Pemerintahan tampak, Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina beserta Camat, BUMD, dan pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Usai rapat, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP mengatakan sebagian besar fraksi kurang setuju atas sanksi yang diterapkan diantaranya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini dikatakan Hamdani, DPRD setelah mempelajari isi penyampaian jawaban pemerintah atas  perubahan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19 yang diajukan oleh Pemko Pekanbaru.

"Alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Kita (DPRD) akan meminta masukkan dari masyarakat dan stake holder lainnya. Beberapa elemen masyarakat juga sudah ada yang menyurati DPRD untuk memberikan masukkan," jelasnya.

Setelah pandangan umum fraksi, Hamdani menyebut DPRD akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas dan mencari jalan keluar yang terbaik mengenai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

"Sanksi vaksinasi itu kita juga baru lihat. Tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi pansus. Karena sebagian besar Fraksi tidak menyetujui dengan adanya sanksi dari vaksinasi. Sanksi itu juga dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat dalam beberapa hari ini," jelasnya.

Politisi PKS ini menuturkan, secara aturan perundang-undangan diatur bahwa pelayanan publik adalah kewajiban bagi pemerintah tanpa harus dikait-kaitkan dengan vaksinasi.

"Tentunya kita akan melihat usulan Pemko itu dengan aturan yang ada. Begitupun, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang juga dimasalahkan oleh masyarakat. Kita akan amati betul bagaimana aturannya secara hukum. Kemudian kita akan mengamati bagaimana masukan-masukan dari masyarakat terkait vaksinasi dan sanksi administratif itu," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut hadir mewakili Walikota  Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina dan beberapa pejabat OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal mengatakan penyampaian perubahan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak covid-19 ini dilakukan seiring meningkatnya lonjakan angka penyebaran virus corona yang sangat tinggi di Kota Pekanbaru.

"Jadi Perda ini di dalamnya terdapat pasal penindakan. Dalam pasal penindakan itu, ada teguran lisan, teguran tertulis, dan besaran jumlah dendanya. Dan menurut pemerintah berdasarkan masukan dari penegak hukum ini meminta aturan berupa teguran lisan dan tertulis itu dihilangkan," terangnya.

Menurutnya, sanksi teguran lisan dan tertulis di dalam pasal tersebut diubah agar penindakan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas. Khususnya dalam upaya penegakan protokol kesehatan dengan cara menerapkan sistem dengan melakukan sidang ditempat.

"Tentu yang terpenting itu penindakan. Penindakan itu nanti dengan Satgas covid-19 bersama aparat turun bersama-sama melakukan sidang di tempat," paparnya.

Nofrizal menjelaskan DPRD menyambut baik atas perubahan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak covid-19. Hal ini bertujuan demi menurunkan secara signifikan angka resiko tingkat penyebaran covid-19 di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina menyebut, Pemko Pekanbaru hanya mengubah pasal tentang sanksi yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak covid-19. Pasalnya, pasal sebelumnya dinilai tidak memberikan efek jera bagi masyarakat.

"Sanksi yang diberikan dalam pemidanaan itu tidak pas. Jadi, pasalnya itu saja yang dirubah. Yang lain-lainnya tetap. Hanya ganti sanksi saja, sebab sanksinya terlalu ringan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak corona virus disease 2019 telah disahkan oleh DPRD bersama Pemko Pekanbaru pada 5 Mei 2021 lalu.*


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pesan Danlanud S Sukani Saat Pimpin Apel Pagi Di Lanud S Sukani
  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
  • Gubernur Riau Berharap Sertifikat BRK Syariah Diserahkan Langsung Kepala OJK
  • Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
  • PDSI Tegaskan Dokter Terawan Sudah Tinggalkan IDI
  • Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
  • Selingkuh Dengan Suaminya, Neneng Gelap Mata Habisi Nyawa Dini
  • Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
  • PPDB 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  •  
     
     
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:46:17 WIB
    FPK Laporkan Kegiatan Kepada Wakil Gubernur Riau
    Rabu, 07 April 2021 - 08:05:08 WIB
    Edarkan Shabu, Seorang Wanita Warga Tambang ini Ditangkap Resnarkoba Polres Kampar
    Kamis, 04 Februari 2021 - 09:46:52 WIB
    Ditengah Pandemi, PT. PALMA Lakukan Sewa Kelola Sejumlah Hotel
    Rabu, 26 Februari 2020 - 10:20:02 WIB
    Pemerintah Berikan Paket Insentif Untuk Akselerasi Kinerja Pariwisata di tengah Wabah Corona
    Sabtu, 23 Januari 2021 - 18:02:09 WIB
    Elite Gerindra: Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Coreng Dunia Pendidikan
    Kamis, 17 Maret 2022 - 09:26:11 WIB
    DPRD Jawabarat Tia Fitriyani, Melaksanakan Reses II 2022
    Sabtu, 20 November 2021 - 08:57:52 WIB
    Petani Muda Perlu Edukasi Bertani Pada Era Digital
    Jumat, 30 Juli 2021 - 12:02:40 WIB
    Ribuan Penerjemah Beserta Keluarga Dievakuasi dari Afghanistan ke AS
    Minggu, 05 Juli 2020 - 20:33:02 WIB
    Bersama Ketua Persit KCK, Pangdam IV/Diponegoro Panen Buah Klengkeng
    Kamis, 21 April 2022 - 13:41:49 WIB
    Jokowi Minta Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng Diusut Tuntas
    Senin, 23 Agustus 2021 - 11:03:47 WIB
    ICW Sebut Remisi Djoko Tjandra Janggal
    Selasa, 29 Desember 2020 - 12:57:20 WIB
    Oknun Polisi Terduga Pemerasan, Kasusnya Bikin Malu Polri
    Rabu, 24 November 2021 - 20:33:57 WIB
    Di HUT PGRI ke-76 Bupati Tapteng Bagikan 400 Paket Sembako Dan Bantuan Rehap Rumah Untuk Guru Honore
    Kamis, 11 Juni 2020 - 21:44:23 WIB
    Polres Simeulue Serahkan BB dan Tersangka Kasus Khalwat Ke Kejaksaan Negeri Simeulue
    Minggu, 14 Juni 2020 - 15:24:29 WIB
    Covid 19, Hari ini Masyarakat Desa Leubang Menerima Bantuan Rp 1.200.000
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved