Jakarta , Tiraskita.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Selain menyoroti anggaran Dana Desa yang terus meningkat dari tahun, Jokowi juga memiliki catatan perihal pemanfaatan program tersebut.

Menurut kepala negara, pemanfaatan Dana Desa harus dimulai di awal tahun.



"Saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work," ujar Jokowi.

Kedua, menurut dia, penggunaan Dana Desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan.

"Karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Oleh karena itu, BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu pun mengaku mendapatkan laporan perihal keberadaan ribuan BUMDes di seluruh tanah air.
Baca:Belanja Negara Baru Terserap 83% di Akhir November 2019

"Dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Jadi tolong ini menjadi catatan," ujar Jokowi.

"Saya juga minta BUMDes mulai di-scaling up, disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar dan mulai dibuka channel jalur distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace baik marketplace nasional maupun global," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta penggunaan Dana Desa didampingi manajemen lapangan.

"Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," katanya