Tiraskita.com - Dampak  ekonomi pandemi Covid-19 tidak pandang bulu menerjang
negara maju, berkembang, atau miskin. Negara besar seperti Amerika dan
China, misalnya, juga tak berdaya menghadapi terjangan Corona.

Namun di sisi lain, ada juga negara-negara yang secara politik maupun
ekonomi tidak diperhitungkan dunia ternyata mampu menghadapi badai
pandemi dengan tangguh. Misalnya Belarus, Thailand dan Vietnam.

Ketiga
negara ini memiliki satu benang merah karakter yang sama di bidang
perekonomian: kuat di sektor pertanian, seperti gandum, padi, perkebunan
kopi dan hortikultura sayuran.

Ketiga negara
tersebut sama-sama memiliki program yang disebut sebagai ruralisasi.
Ruralisasi adalah pergeseran penduduk dari kota ke desa. Artinya, ada
penguatan demografis di pedesaan. Penduduk yang kuat di wilayah desa
membuat fundamental ekonomi di wilayah rural atau pinggiran juga menjadi
kuat.

Ketiga negara di atas berhasil
menekan dampak ekonomi karena pandemi karena memilik fundamental
perekonomian yang kuat berbasis pertanian dan perkebunan.

Hal
yang sama seharusnya terjadi pada Indonesia andai program ruralisasi
berjalan baik menjangkau daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian
dan perkebunan.

Faktanya, kinerja agribisnis dan hortikultura Indonesia belum sepenuhnya kuat.

Indonesia
masih mengimpor sayur-mayur yang pada 2019 nilainya mencapai 770 juta
dolar AS atau Rp 11,55 triliun dengan nilai kurs Rp 15.000 per dolar AS.
Nilai impor buah-buahan pada tahun yang sama malah lebih besar,
mencapai mencapai 1,5 miliar dolar AS atau Rp 22, 5 triliun.

Indonesia
juga masih mengimpor gula, kendati nilainya turun menjadi 1,4 miliar
dolar AS. Impor daging atau setara lembu juga masih besar, mencapai 830
juta dolar AS pada 2019. Bila dijumlahkan dengan impor binatang hidup
lain yang bisa dimakan, angka mencapai 1,3 miliar dolar AS.

Karena
itu penulis berpendapat, sudah waktunya pemerintah menggeser fokus
pembangunan ke program ruralisasi. Prasyarat utama bergulirnya program
tersebut, mesti didahului dengan kehendak politik (political will) kuat
oleh pemerintah.

Tahapan selanjutnya, pemerintah dapat merevisi seperlunya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang pernah digariskan.

Argumentasinya,
sejumlah rencana pembangunan yang sudah dicanangkan mesti diperbaiki
maupun dipertajam terutama sektor-sektor yang terdampak dalam atau
terpengaruh signifikan karena pandemi Covid-19.

Selain
itu, pemerintah perlu mengurangi ruang gerak para mafia perdagangan,
mengurangi ego sektoral sejumlah kementerian maupun kelembagaan.

Langkah
berikutnya, pemerintah tinggal mengajak kalangan legislatif terkait
bidang besaran serta realisasi anggaran yang diperlukan buat mewujudkan
program ruraliasasi yang strategis dan berskala nasional.

Dampak
pandemi Covid-19 menggoyang pula perekonomian negara sebesar Amerika
Serikat dan negara kapitalis lainnya di Eropa. Secara ekonomi,
kinerjanya menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat,
ekspor-impor terkontraksi dan pertumbuhan ekonomi melambat signifikan.

Bloomberg
merilis, ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh 3 persen pada kuartal
pertama 2018. Tapi begitu diterpa pandemi, pendapatan domestik brutonya
(PDB) tinggal 0,3 persenpada kuartal pertama 2020. Pada lima pekan
terakhir, pengangguran di AS diklaim meningkat menjadi 26 juta orang.

Beberapa negara Eropa tak jauh beda. Pandemi membuat PDB mereka
nyungsep di angka rata-rata minus 3,3 persen di kuartal pertama 2020.
Perancis yang di awal kuartal 2018 tumbuh 2,4 persen, menjadi minus 5
persen kuartal pertama 2020.

Tiongkok sebagai
negara kapitalisme baru mengalami nasib serupa. Kuartal pertama 2020 PDB
negeri tirai bambu ini terjun bebas menjadi minus 6,8 persen. Singapura
mengalami kisah yang sama. Pertumbuhan ekonominya minus 2,2 persen di
kuartal pertama 2020.

Masih menurut versi
Bloomberg, Korsel, Vietnam, dan Indonesia masih menunjukkan kinerja
positif. Korsel yang tumbuh 2,8 persen di awal 2018, masih mencatatkan
pertumbuhan 1,3 persen di kuartal awal 2020. Vietnam kinclong di 3,8
persen, sementara Indonesia 3 persen di kuartal yang sama setelah
pandemi.

Namun, menurut versi BPS,
pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot jadi 2,9 persen dan menurut BI
tinggal 2,3 persen hingga akhir 2020.

Kinerja
ekonomi domestik ini selayaknya tetap kita syukuri seraya tetap bekerja
keras, menguatkan solidaritas dan gotong-royong dan menghindari perilaku
atau sudut pandang negatif via medsos.

Sedikit
menengok ke belakang, beberapa tahun sebelum pandemi, perekonomian di
sebagian kawasan sebenarnya belum menggembirakan. Lihat saja kondisi
perekonomian beberapa negara di benua Afrika yang seringkali identik
dengan ketertinggalan.

Penilaian seperti
ini jelas tidak adil. Karena, hampir dua dekade terakhir negara-negara
di Afrika sudah mencoba menuju tata kelola baru masyarakat dunia (New
Global Community).

Pemicu perubahan
ekonomi di Afrika itu boleh jadi dimulai oleh organisasi Aliansi untuk
Revolusi Hijau Afrika (Africa Green Revolution Alliance, AGRA).

Organisasi
ini dibentuk pada 2006 sebagai tanggapan atas seruan mantan Sekretaris
Jenderal PBB Almarhum Kofi Annan yang mengatakan sudah tiba saatnya bagi
para petani Afrika untuk melancarkan "Revolusi Hijau Afrika yang unik."

Sejak awal, AGRA dibentuk untuk menjadi mitra utama bagi pemerintah yang ingin mendorong transformasi pertanian inklusif.

AGRA
percaya perlu peran pemerintah untuk mentransformasikan pertanian
Afrika. Semua intervensi harus dipandu dan diselaraskan dengan prioritas
dan visi pemerintah di sektor pertanian.

AGRA
mengadvokasi pendekatan pengiriman terintegrasi lintas rantai nilai
melalui ekosistem kemitraan yang mengoordinasikan investasi termasuk
sumber daya publik-swasta.

Organisasi ini
bekerja sama dengan pemerintah dan mitra di 18 negara untuk membangun
sistem dan alat yang diperlukan untuk memajukan transformasi pertanian
inklusif.

Hasilnya, lebih dari 15 juta
keluarga petani sekarang memiliki akses ke input, pelatihan, pembiayaan,
dan pasar, yang memungkinkan mereka memanfaatkan pertanian untuk
menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka.

AGRA
juga telah mendukung pendirian ribuan bisnis pertanian Afrika lokal
termasuk memelihara 112 perusahaan benih Afrika yang telah
melipatgandakan produksi benih lokal dari 2.000 metrik ton pada 2007
hingga mendekati 800.000 metrik ton pada 2017.

Sampai
di sini cukup jelas, pengalaman Afrika memperbaiki beberapa item
mendasar sektor pertanian, bisa jadi rujukan aktual terkait program
ruralisasi serta bahan pembanding bagi sejumlah negara, khususnya negara
berkembang, menuju tata kelola baru masyarakat global pasca Pandemi
Covid-19.

Menurut aktivis lingkungan dunia
yang juga seorang penulis asal Kanada, Naomi Klein, saat ini merupakan
momentum bagi masyarakat sipil maupun pejabat negara untuk mendesakkan
tata kelola baru masyarakat di tingkat global.

Penulis buku The Shock Doctrine dan guru besar Universitas Toronto ini
mengungkapkan, situasi dunia yang saat ini menghadap krisis akibat
pandemi memerlukan kebijakan ekonomi dan politik yang tidak biasa,
membuka alternatif solusi jitu untuk mengoreksi metode atau pendekatan
lama.

Para pemimpin dunia harus saling
membuka diri untuk menerima gagasan-gagasan baru menghadapi terjangan
pandemi yang secara ekonomi mirip setelah perang dunia.

Pada
akhirnya sangat masuk akal bila beberapa negara akan saling berlomba
dan berinisiatif mengembalikan kondisi perekonomian masing-masing dengan
pendekatan-pendekatan baru yang lebih baik, lebih kuat, mendapat
dukungan rakyat atau malah tumbuh dari bawah, pro local go global serta
memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan
secara strategis dan sinergis hingga berkelanjutan.***

Sumber:KOMPAS.com