Selasa, 24 Mei 2022  
 
Mimpi Jutaan Guru Honorer untuk Jadi PNS Pupus Sudah, Mendikbud?

Riswan L | Pendidikan
Selasa, 05 Januari 2021 - 11:22:11 WIB

Jakarta | Tiraskita.comWakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan rekrutmen CPNS guru mulai 2021 dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Padahal, keputusan ini juga tidak pernah disinggung dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

"Ini berita agak mengagetkan kita, karena beberapa waktu lalu Mendikbud bersama dengan Komisi X sudah menyetujui bahwa membuka pendaftaran PPPK guru sebanyak 1 juta orang, sementara untuk CPNS tetap, karena sebenarnya CPNS adalah sesuatu yang dibutuhkan pemerintah. Dikarenakan setiap tahun ada yang pensiun, setiap tahun selalu ada yang tidak bisa meneruskan tugasnya," kata Dede saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkap bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup banyak, bahkan rata-ratanya hanya 1-2 orang guru PNS di setiap sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer. 

Meskipun Komisi X DPR sepakat untuk merekrut guru honorer menjadi PPPK, rekrutmen CPNS guru harus tetap ada. "Memang kesepakatan kita dalam beberapa kali rapat itu honorer akan diganti menjadi PPPK tetapi, CPNS masih ada," ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, kalau tiba-tiba pemerintah menghapus rekrutmen PNS untuk para guru, tentu saja kebijakan ini sangat diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal guru-guru ini sudah lama mengabdi.

Maksimalkan PJJ, Praktisi-Akademisi Gelar Konferensi Pendidik Nusantara
Pandemi Masih Mengancam, Pemprov DKI Tetap Berlakukan Belajar dari Rumah

"Padahal guru sudah mengabdi lama, mereka sudah bertugas, jadi menurut hemat kami ini adalah sesuatu yang benar-benar mengkhianati perjuangan para guru," cetus Dede.

Dede menegaskan bahwa PPPK perlu ada untuk mengganti posisi tenaga pengajar honorer. Tetapi, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi untuk CPNS dicabut untuk guru, selain pemerintah diskriminatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru.

Karena itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera dalam agenda rapat Komisi X dengan Mendikbud di masa sidang pekan depan. Karena hal ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh Mendikbud.

"Itu yang membuat kami sangat terkejut, ya begitu kita masuk ini akan menjadi agenda pertama yang kita diskusikan dengan para menteri adalah hal seperti ini, termasuk masalah tatap muka dan lain sebagainya," ujar Dede.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pesan Danlanud S Sukani Saat Pimpin Apel Pagi Di Lanud S Sukani
  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
  • Gubernur Riau Berharap Sertifikat BRK Syariah Diserahkan Langsung Kepala OJK
  • Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
  • PDSI Tegaskan Dokter Terawan Sudah Tinggalkan IDI
  • Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
  • Selingkuh Dengan Suaminya, Neneng Gelap Mata Habisi Nyawa Dini
  • Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
  • PPDB 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  •  
     
     
    Sabtu, 06 Februari 2021 - 09:07:14 WIB
    Diduga Miliki Narkoba, Oknum Anggota Polres Rohil Diamankan di Polresta Pekanbaru
    Sabtu, 22 Agustus 2020 - 14:51:20 WIB
    KPU Bengkalis Taja FGD Pelanggaran Administrasi Pemilu 2020
    Senin, 28 Juni 2021 - 09:22:42 WIB
    Advertorial
    Satu Dekade Kepemimpinan Firdaus'Ayat Bersempena Hari Jadi Pekanbaru ke 237
    Sabtu, 27 Maret 2021 - 19:50:13 WIB
    Jajaran Polda Riau Amankan Fasilitas Galian C Di Wilayah Siak Hulu
    Jumat, 04 September 2020 - 11:42:17 WIB
    6 Orang Pekerja Peti Meninggal, Pemilik Lahan Ditetapkan Sebagai Tersangka
    Jumat, 19 November 2021 - 14:38:43 WIB
    ADVERTORIAL
    Bersama Ketua DPRD Kampar, Bupati Kampar H. Catur Tandatangani MoU KUA PPAS APBD Kampar 2022
    Kamis, 30 April 2020 - 22:41:54 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kawal Anggaran Penanggulangan Covid-19, Pemkab Meranti Minta Pendampingan Jaksa dan Polisi
    Jumat, 22 April 2022 - 10:42:29 WIB
    10 Hari Terakhir Ramadan, Wagubri : Semangat Beribadah Jangan Pernah Kendor
    Selasa, 07 Juli 2020 - 16:38:13 WIB
    Kodim 0620/Kab Cirebon Komsos Dengan Komponen Masyarakat
    Minggu, 06 September 2020 - 12:11:10 WIB
    Kodim 0620/Kab Cirebon, Fasilitasi Wifi Dalam Rangka Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Para Pelajar
    Rabu, 18 Mei 2022 - 19:45:32 WIB
    Ratusan Napi Rutan Cipinang Di Wawancarai Berbagai Pertanyaan, Ada Apa ?
    Senin, 11 Januari 2021 - 09:55:23 WIB
    Wagubri Belum Pastikan Riau PSBB
    Sabtu, 11 September 2021 - 14:56:14 WIB
    DPRD Jabar Dukung Penuh Cabor Menembak Jabar Dalam PON Papua 2021
    Kamis, 24 Desember 2020 - 13:46:12 WIB
    Terkait Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara Tegaskan Gibran Rakabuming Tak Terlibat
    Jumat, 17 Desember 2021 - 13:58:40 WIB
    Anggota DPRD Jabar, Daerah Pemilihan Jabar V melaksanakan Kegiatan Reses I Tahun sidang 2021 - 2022
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved