Kamis, 20 Januari 2022  
 
Prajurit TNI Diduga Terlibat Proyek Satelit Kemhan

RL | TNI
Jumat, 14 Januari 2022 - 13:25:58 WIB

Tiraskita.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, ada indikasi sejumlah personel TNI terlibat dalam proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016. Dalam proyek tersebut, negara ditaksir rugi hingga Rp800 miliar.

Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung telah menaikkan statusnya menjadi penyidikan.

"Selasa kemarin saya sudah dipanggil Pak Menko Polhukam, intinya sama. Beliau menyampaikan bahwa proses hukum segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," kata Andika kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini menegaskan, bakal mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum tersebut.

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang masuk dalam kewenangan kami," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mulai lakukan penyidikan untuk mengusut proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016. Hal itu setelah pihaknya menandatangani surat perintah penyidikan.

"Hari ini kami tandatangani surat perintah penyidikannya," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Diungkap Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar pembuat dan penandatangan kontrak proyek Satkomhan Kemhan pada 2015-2016 bertanggung jawab. Hal itu karena belum ada kewenangan negara di dalam APBN dalam pengadaan satelit.

"Yang bertanggungjawab yang membuat kontrak itu karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu," katanya dalam konferensi pers, Kamis (13/1).

Mahfud juga mengakui telah memberitahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan pelanggaran hukum tersebut. Jokowi pun meminta kepada Mahfud untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud.

Tidak hanya itu, dia juga sudah sempat membahas terkait hal itu bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian Mahfud pun berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait hal itu.

"Karena kalau ada sesuatu pelanggaran hukum dari sebuah kontrak kalau kita harus membayar itu kita harus lawan," ungkapnya.

Mahfud meminta Kejagung untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara serius. Sebab, bukan tidak mungkin empat perusahaan lain, Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat juga mengajukan gugatan yang sama.

"Karena itu pemerintah akan meminta kejaksaan agung menerus apa yang telah dilakukan. Kami mohon kejaksaan agung mempercepat. Daripada tagihan-tagihan kita tidak punya alat. Maka kita segera konfirmasi maka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Sudah benar di dalam seluruh proses pemeriksaan," bebernya.

Sebab kata dia tidak menutup kemungkinan negara berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat. Mahfud pun berharap agar segera diselesaikan sehingga negara tidak perlu membayar kontrak yang belum jelas asalnya.

"Sehingga banyak sekali ini beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," pungkasnya.

sumber:merdeka.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • DPP. GPSH : 1 X 24 JAM TUK ARTERIA DAHLAN MINTA MAAF KEPADA MASYARAKAT PASUNDAN
  • Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau siap menggelar Olimpiade PPKn
  • Danrem 182/JO Sosialisasi Rekrutmen Penerimaan Prajurit TNI AD, Melalui Siaran RRI
  • DPRD Jabar Gagas Pasar Tani untuk Kesejahteraan Petani
  • Komisi I DPRD Jabar Terima Audiensi Presidum Tasela
  • Tanggul Sungai Jebol, KPP DPRD Jabar: Harus Ada Koordinasi Dengan BBWS Citarum
  • Komisi I DPRD Jabar: Wisata Tebing 125 Harus Ditunjang Infrastruktur Memadai
  • Koramil 0620-11/Astanajapura Lakukan Pendampingan Vaksinasi
  • 28 Tim INTERCHANGE Tampilkan 34 Inovasi Untuk Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang
  •  
     
     
    Minggu, 06 Juni 2021 - 10:01:49 WIB
    Suku Adat Papua Barat Menang, Izin Penebangan Hutan Seluas Negara Belgia Akhirnya Dicabut
    Rabu, 29 Juli 2020 - 11:16:00 WIB
    Luncurkan 3000 Website Murah, MOI Siap Jadi Fondasi Perusahaan Pers di NTT
    Senin, 28 September 2020 - 12:35:27 WIB
    Dakwah UAS Dikawal Marinir, DPR Sebut untuk Cegah Penyerangan
    Sabtu, 20 Maret 2021 - 21:05:36 WIB
    Buron 4 Tahun,
    Pelaku Pembunuhan Sadis Perempuan Hamil Ditangkap
    Rabu, 30 September 2020 - 20:58:57 WIB
    Hasil Uji Klinis Vaksin Corona Dilaporkan ke BPOM Awal 2021
    Kamis, 16 April 2020 - 11:21:05 WIB
    Penerimaan Tamtama PK TNI AD
    Kasdam IV/Diponegoro Pimpin Sidang Parade Calon Tamtama PK TNI-AD Gelombang l TA 2020
    Sabtu, 14 Maret 2020 - 16:05:34 WIB
    Pengancaman Terhadap Anggota Kepolisian, Melalui Media Sosial
    Sebelum Serang Anggota Mapolres, Pelaku Unggah Status Tebas Kepala Polisi di Medsos
    Senin, 29 Juni 2020 - 14:39:35 WIB
    Danramil 07/Alasa Hadiri Giat KB Serentak di Namohalu Esiwa
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 22:36:25 WIB
    BNN Riau Tangkap Jaringan Internasional Narkoba, 19 Kg Sabu dan 10 Ribu Ekstasi Diamankan
    Rabu, 03 November 2021 - 08:15:45 WIB
    Komisi IV Evaluasi Anggaran Perubahan UPTD LLAJ Wilayah II
    Sabtu, 30 Januari 2021 - 17:09:43 WIB
    Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas Dengan Bahasa Umat
    Sabtu, 08 Mei 2021 - 11:11:00 WIB
    100 Hari Kapolri, Peluncuran Berbagai Aplikasi Wujud Keseriusan Perbaikan Korps Bhayangkara
    Sabtu, 03 April 2021 - 11:31:02 WIB
    Banding Ditolak,
    Eks Kalapas Sukamiskin Tetap Divonis 3 Tahun Penjara
    Jumat, 14 Agustus 2020 - 08:51:38 WIB
    Partai Berkarya Kubu Tommy Surati KPU dan Bawaslu
    Rabu, 06 Januari 2021 - 20:01:57 WIB
    Hari Ini Yan Prana Diperiksa Sebagai Tersangka Korupsi 1,8 Miliar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved