PEKANBARU, TIRASKITA.COM - Tiga Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Riau raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ketiga Satker tersebut adalah Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Pekanbaru, Kanim Kelas II TPI Dumai, dan Kanim Kelas II TPI Tembilahan. Apresiasi dan penganugerahan predikat ZI WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (20/12/21).

Ketiga Satker di lingkungan Kemenkumham tersebut, sebelumnya harus bersaing dengan  259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi dan 167 pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing instansi telah mengusulkan 4.402 unit kerjanya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan-RB. Kemenkumham Riau sendiri mengusulkan 22 Satker ke TPN untuk dilakukan penilaian.

"Semoga dengan adanya penghargaan ini dapat semakin memacu kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selamat kepada Kanim Pekanbaru, Kanim Dumai, dan Kanim Tembilahan yang telah berprestasi mengharumkan nama Riau Bedelau,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto.

Dari seluruh unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja meraih predikat WBK dan 72 unit kerja meraih predikat WBBM. Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 55 unit kerja yang memperoleh predikat WBK/Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dengan rincian 49 unit kerja meraih predikat WBK dan 6 unit kerja meraih predikat WBBM. Tiga diantara 49 unit kerja penerima predikat WBK ini adalah unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau.

"Keberhasilan organisasi dalam meraih predikat WBK adalah dengan selalu menanamkan perubahan mindset dan culture set pada setiap ASN dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat," ungkap Pujo.

Dalam acara ini berkesempatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Maruf Amin menyampaikan arahannya kepada seluruh peserta kegiatan. Selain ucapan selamat dan apresiasi, mereka yang menerima penghargaan terus meningkatkan prestasi serta melayani bebas dari korupsi.

“Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Seluruhnya harus termanifestasikan kedalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” ucap Wapres.

Dengan begitu papar Wapres lagi, masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan inklusif. "Pelayanan prima ini, pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional," tutup Wapres.


comments powered by Disqus