Kamis, 13 Juni 2024  
 
Menkumham Yasonna Laoly : UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

RL | KEMENKUMHAM
Jumat, 08 Juli 2022 - 10:02:27 WIB

Menkumham Yasonna Laoly : UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif
TERKAIT:
   
 
Jakarta, Tiraskita.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Menurut Yasonna, UU tentang Pemasyarakatan dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan.

“Undang-Undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) serta pembaruan hukum pidana nasional,” kata Yasonna, saat membacakan Pendapat Akhir Presiden terkait RUU tentang Pemasyarakatan, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta. Kamis, (07/07/2022).

“Dengan demikian, Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana,” sambung Yasonna.

Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu menuturkan, Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Yasonna melanjutkan, penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

“Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia),” ujar Yasonna.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi UU saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Tampak hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus.

(Humas Lapasid)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tantangan Penerapan Pembelajaran Tematik Pada Sekolah Dasar
  • Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Jambi dan Kab Cirebon
  • Harga Kebutuhan Pokok Jelang Idul Adha, Pemkot Cimahi lakukan Monitoring Ke Pasar Tradisional
  • Pemkot Cimahi Siapkan Generasi Emas Dan Integritas Pelayanan KBKR
  • Pemkot Cimahi Resmi Meluncurkan Call Center Campernik 112
  • Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Cimahi Gelar Uji Emisi Gratis
  • Pansus DPRD Jabar Berharap Kebutuhan Petani Organik, Pemerintah Harus Hadir
  • Kabag Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin Menerima Studi Banding DPRD Sumatera Utara
  • KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
  •  
     
     
    Senin, 20 Mei 2024 - 17:55:42 WIB
    Tanaman Holtikultura Berupa Cabai, Masyarakat Tani Cimahi, Nikmati Hasil
    Senin, 11 Januari 2021 - 18:58:26 WIB
    Plt. Walikota Pantau Sosialisasi Pemberlakuan PPKM
    Rabu, 07 September 2022 - 14:55:56 WIB
    Pemkot Cimahi Dorong Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Stathistik Sektoral
    Rabu, 15 Juli 2020 - 01:18:28 WIB
    Julianto Bandar Sabu Asal Medan Timur Diciduk Tekab Polsek Dolok Masihul
    Kamis, 07 Januari 2021 - 12:54:41 WIB
    Pj. Bupati Ajak Civitas Akademik Do'akan STIE Berubah Status Jadi Negeri
    Jumat, 19 Januari 2024 - 19:06:15 WIB
    Audiensi Dengan Danrem 072/Pamungkas, LVRI DPD DIY Netral Dalam Pemilu
    Senin, 14 November 2022 - 10:46:23 WIB
    Kosmos Dengan Masyarakat, Mayjen Sudaryanto: Kekuatan Kita Jika SDM Kita Cerdas dan Sehat
    Senin, 25 Mei 2020 - 11:46:28 WIB
    Bupati Kampar Beserta Ibu Sungkeman Dengan Keluarga Persukuan Mandiliong dan Domo
    Sabtu, 22 Mei 2021 - 10:12:44 WIB
    Presiden Serahkan 34 Nama Calon Dubes ke DPR, Cek Mana Tahu Ada Nama Sahabatmu
    Selasa, 04 Agustus 2020 - 20:19:20 WIB
    GUBERNUR JATIM DIMINTA SAAT SAHKAN APDB 2021 KAB/KOTA UNTUK BELANJA MEDIA HARUS ADIL
    Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:15:34 WIB
    Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Hadiri Kegiatan Pelatihan dan Sertifikat Kewirausahaan
    Selasa, 18 Mei 2021 - 20:25:59 WIB
    Anggota Polri Sabar Hadapi Cacian Warga di Pos Penyekatan, Diapresiasi Wakil Ketua Komisi III
    Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:19:44 WIB
    UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PEMKOT CIMAHI GELAR KOMPETISI UMKM
    Kamis, 25 Maret 2021 - 11:23:43 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Melaksanakan Vaksinasi Tahap Pertama
    Kamis, 29 Oktober 2020 - 00:01:21 WIB
    Pedagang Ditemukan Tewas Di Komplek Pasar Modren Sorek, Keluarga Tolak Otopsi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved