SAMARINDA, TIRASKITA.COM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjendpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) lakukan pemeriksaan terhadap nara pidana (Napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) tindak pidana korupsi (Tipikor) Rutan Kelas IIA Samarinda, yang diduga menjadi dalang aksi tolak Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Samarinda,  beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, aksi tersebut dilaksanakan di depan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim-Kaltara Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Rabu (16/11/2022) lalu.

Pemeriksaan itu pun diketahui dilakukan pada Kamis (24/11/2022), tetapi tak diketahui pasti dimana dilaksanakan pemeriksaan tersebut.

Melalui rilis resminya, Dirjenpas menuliskan bahwa WBP berinisial HU (69) itu disinyalir menjadi otak atau dalang aksi demo Lembaga Sosial Masyarakat Lawan Narkoba (LSM LN), yang menolak Karutan Kelas II A Samarinda yakni Jul Herry Siburian, yang baru saja menjabat Oktober 2022 lalu.

Selain WBP Tipikor tersebut, Ketua Timsus Dirjenpas yang dipimpin langsung Sohibur Rachman juga meminta keterangan Karutan Kelas IIA Jul Herry Siburian, yang mana disebutkan oleh para aksi demo itu telah menerima pungutan liar (Pungli) dan bekerjasama dengan bandar narkoba, saat menjabat sebagai Karutan Kelas IIB Balikpapan.

Herry yang juga memberikan komentarnya dalam rilis mengaku siap menjalani pemeriksaan timsus untuk membongkar dalang aksi, yang menuduhnya tidak berdasarkan bukti-bukti. "Saya siap menjalani pemeriksaan apapun itu," ucap Herry.

Sementara Sohibur Rachman dalam rilisnya menyampaikan, bahwa apa yang dituduhkan oleh LSM tersebut tidak mendasar, karena hanya berdasarkan omongan.

"Kalau sudah bertugas sesuai SOP, maka kami tidak boleh kalah oleh oknum LSM yang tidak bertanggung jawab," kata Sohibur Rachman.

"Untuk itu mengenai segala informasi yang diperoleh masih kami dalami," ucapnya.

Sumber:korankalimantan.com