BENGKALIS, Tiraskita.com - Plh. Bupati diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengikuti Video Conference terkait "Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Sosial, bertempat di Kantor Bappeda, Selasa (28/7/2020).

Pada kesempatan itu, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dr. Hari Nur Cahya Murni menyampaikan data dari BPS per September 2019 yang menyebut angka kemiskinan sebesar 9,22 persen menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang menurun sebanyak 0,36 Juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun sebanyak 0,88 Juta orang terhadap September 2018.

Dr. Hari Nur Cahya Murni juga mengatakan pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan seperti Bantuan Sosial (Bansos) Pangan melalui Program Sembako dengan jumlah penerima sebanyak 15,6 Juta Keluarga Penerima.

Manfaat; Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima sebanyak 10 Juta KPM yang dibatasi empat orang dalam satu keluarga dan dicairkan empat tahap dalam satu tahun dengan kategori antara lain: 1) ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH; 2) anak usia dini sebanyak-banyaknya dua di dalam keluarga PKH (anak usia dini 0 hingga 6 tahun); 3) anak usia sekolah SD, SMP dan SMA; 4) lanjut usia dengan usia 70 tahun dan sebanyak-banyaknya satu orang dalam keluarga PKH; serta 5) Penyandang disabilitas berat.

Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan antara lain: 1) penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan maupun stunting; 2) mendorong pemerintah daerah untuk mensinergikan alokasi pendanaan APBN dengan alokasi dana APBD untuk penanggulangan kemiskinan; 3) menjadi koordinator pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!); serta 4) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu SPM Sosial, SPM Kesehatan, SPM Pendidikan, SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat.

"Termasuk menjadi Komitmen kita bersama untuk terus bergerak maju melakukan kerja -, kerja pelayanan masyarakat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing," Tegasnya.

Kemudian menanggapi hal tersebut H. Heri Indra Putra juga menambahkan dengan adanya rakor ini bisa menjadi media untuk evaluasi, berdiskusi, sharing informasi dan bertukar pikiran ide berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Menurut saya kedaulatan pangan itu sudah menjadi tekad dan komitmen Bengkalis untuk bisa terwujud dengan baik, bukan hanya bicara kecukupan tetapi juga bisa memproduksi sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam upaya penanggulangan kemiskinan," Ujarnya.

"Apalagi ketahanan pangan juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan".

"H. Heri Indra Putra berharap dengan Keberhasilan, keseriusan, komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan bisa terwujud, terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini bisa terbantu khususnya di Kabupaten Bengkalis," Tutupnya.

Hadir Kepala Bapedda Hadi Prasetyo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Imam Hakim, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ardiansyah, Kepala Bidang Dinas Sosial Yuniar, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Zulkifli.***