Jakarta | Tiraskita.com – Hampir tiga jam lebih, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) penjelasan pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Menakar Peluang Kelapa Sawit Riau Sebagai Cadangan Energi Alternatif Nasional”, Selasa (14 Desember 2020). Terungkap fakta bahwa kebijakan kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung tidak menguntungkan petani.
“Kami prihatin dengan sektor sawit hulu kelapa sawit khususnya petani yang sangat terzolimi. Atas dasar inilah, FGD diselenggarakan karena kami mencemaskan nasib sawit di Riau dengan segala persoalannya,” ujar Sahrin, Ketum Badko HMI Riau Kepri.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. (c) Ir. Gulat Manurung, MP.,C.APO, menerangkan bahwa Riau baru memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2016, sedangkan Tata Guna Hutan Kesepakatan( TGHK) sudah diterbitkan pada 1986. Ini berarti, selama rentang waktu 32 tahun praktis Riau berkembang tanpa RTRW semua bergerak berdasarkan TGHK. Di saat bersamaan, korporasi dengan segala kemampuan manajemennya melakukan pengusulan ke Pemerintah (KLHK) untuk usaha Perkebunan dan HTI (HPH/HGU).
“Apa yang terjadi setelah RTRW Riau disahkan, petani sawit tidak merasakan apa-apa karena petani tidak pernah ditanya, tidak pernah di inventarisasi karena kami petani tidak dianggap. Sementara itu, korporasi yang rentang waktu 30 tahun tadi massif melakukan fungsi manajemen dan legal ke KLHK. Hasil usaha mereka di dalam RTRW perkebunan sawit mereka selamat, itu sah-sah saja,” ujar Gulat.
Namun, kata Gulat, apa yang terjadi dengan petani sawit secara hukum yaitu dituduh menguasai lahan tanpa izin. Yang menjadi pertanyaan, apakah petani wajib memegang izin? jawabnya tidak. Karena yang wajib mengantongi izin itu adalah perusahaan sesuai regulasi Kementerian Pertanian.
“Kami Petani tidak bisa berbuat apa-apa karena petani kampung tidak memahami kawasan hutan dan cara pengusulannya. Tak ada yang peduli dengan Petani. Tahunya petani itu menanam, memanen, bayar pajak dan hasil panennya untuk biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari,” paparnya.
Berdasarkan Data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) KLHK yang sudah diekspose pada Oktober 2020, diketahui bahwa total luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,058 juta hektare. Terdiri dari 1,457 juta ha (36%) merupakan korporasi dan 2,601 juta hektar (64%) luas kebun dikelola oleh petani sawit.
Gulat menjelaskan keunikan perkebunan sawit di Riau lebih banyak dikelola oleh petani. Yang mencengangkan, dari 2,601 juta hektar perkebunan sawit petani, ternyata 1,628 juta ha (62,61%) terjebak dalam kawasan hutan. Sementara itu, kebun korporasi dalam kawasan hutan hanya seluas 33.242 hektare (2,28%).
Sahrin mengatakan data KLHK ini membuat semua anak negeri sedih, terkhusus mahasiswa dan anak-anak petani karena terbayang masa suram kedepannya. Semua ini akan terjadi jika RPP terkait kawasan kehutanan yang sudah banyak beredar di medsos benar-benar disahkan menjadi PP.
“Kami pikir selama ini korporasi paling banyak dalam Kawasan hutan, ternyata justru sawit petanilah, saya terkejut dengan data P3ES ini,” ujarnya.
Sahrin mempertanyakan peran pemerintah terkhusus KLHK. Timbul pertanyaa, mengapa KLHK hanya sibuk mengurusi korporasi. Sementara itu, petani sawit dengan segala keterbatasannya dibiarkan dan tidak dibantu.
“Kami akan bersurat ke Presiden, jangan sampai terjebak dengan aturan yang dirancang oleh para pembantunya, Presiden wajib harus tau ini, negara harus melindungi segenap masyarakat. Apalagi sawit sudah terbukti tulang punggung utama ekonomi negara” ujar Sahrin.
“Ya, kami cukup prihatin. Karena sesungguhnya masalah sawit itu di sektor hulu. Dengan FGD ini, kami menjadi terbuka dan memahami persoalan sesungguhnya, ternyata persoalan bukan teknologi terbarukan atau teknologi hilirisasi. Persoalan ini akibat dari terlupakannya petani sawit oleh kementerian KLHK, termasuk Kementerian Pertanian, kemana selama ini. Contohnya, 1,628 juta hektar lahan petani terjebak dalam kawasan hutan. Ini sangat rawan untuk dikriminalisasi pasca RPP disahkan menjadi PP Cipta Kerja. Hasil FGD ini akan dikirim ke Presiden. Karena hanya Presiden yang bisa memberikan solusi untuk selesaikan persoalan ini,” tegas Sahrin.
Sahat Sinaga, Plt Ketua Umum DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia), menjelaskan bahwa saat ini perkebunan kelapa sawit petani sangat-sangat memprihatinkan, terkhusus dari aspek legalitas. Praktis tidak tersentuh oleh pemerintah, baru pada 5 tahun terakhir campur tangan pemerintah, terkhusus setelah berdirinya BPDPKS, melalui program unggulannya yaitu Peremajaan Sawit Rakyat.
“Masalah tata niaga TBS Petani dan sawit petani dalam kawasan hutan adalah persolan yang cukup sederhana jika ada political will dari pemerintah. Kalau sektor hilir, Indonesia saat ini adalah rajanya,” jelasnya.
Dia meminta supaya pemangku kepentingan harus punya prinsip sesuai tagline yang disampaikan oleh APKASINDO, “Sawit adalah Kita”. Intinya, harus saling memperkuat, yang lemah diperkuat dan yang besar dijaga”, jadi saling menjaga,.
“Kita jangan mau dipecah belah dengan isu kampanye negatif sawit. Itu semua hanya politik dagang, semua orang tau itu. Kini saatnya millenial muda berbicara tentang sawit. Sebab sawit adalah kita,” ujar Sahat mengingatkan.
Dari pantauan media selama FGD sangat menarik, Bahkan ada salah seorang dari peserta FGD mengatakan bahwa selama ini aktif ikut demo terkait 1,4 juta hektar sawit ilegal milik korporasi di Riau sesuai temuan Tim Pansus DPRD Riau. Faktanya, perkebunan sawit yang dituding ilegal itu sebagian besar dari kebu eptani
“Malam ini saya malu kepada diri saya sendiri, karena ternyata yang saya demo itu adalah lahan petani sawit. Padahal, saya adalah anak petani dari Dumai. Ini sama saja saya demo orang tua sendiri,” keluhnya.
Komentar Anda :
