Pekanbaru, Tiraskita.com - Terkait belanja modal pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS), kegiatan pemerintah daerah prov riau melalui dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Riau, menelan anggaran Rp5.326.339.424,- APBD tahun anggaran 2019, dengan rekanan pemenang tender PT. Sonny Sun Jaya.
Dalam paket kegiatan tersebut diatas, team media ini yang menyuratin Dinas ESDM Prov Riau, berupa surat konfirmasi tertulis dengan No: 012/MTN/KB/PKU/III/2020, tertanggal 02 Maret 2020. Dan menerima surat balasan konfirmasi dari Dinas ESDM, Tanggal 16 Maret 2020 dengan No.675/DESDEM-02/2020/341, tertanggal 10 Maret 2020.
Di beberapa poin pertanyaan media ini melalui surat konfirmasi tertulis, ada berapa poin yang belum terjawab, adalah tanggal, bulan dan tahun berapa di PHO, juga pada poin ke 5 lokasi pelaksanaan tertera, yakni; 1. Di Desa pulau bintang Kec. Pagean 14 Unit dan 2. Di Kec. Pucuk Rantau 449, dengan jumlah keseluruhan 463 unit dan poin ke 6 tidak menguraikan secara rinci baik jumlah dan jenis barang dan berapa nominal rupiahnya, dengan menyerap anggaran Rp5.326.339.424 pada tahun anggaran 2019 APBD Prov Riau, yang dalam hitungan media ini bersama team per unit, dengan kalkulasi menyerap anggaran Rp11 juta lebih per unit.
Menanggapi kalkulasi tersebut di atas tergategori menyerap anggaran yang mubanjir atau dengan kata lain penggelambungan anggaran atau pemborosan. Hal ini diungkapkan MOI, Sekum LSM-IPPH (Lembaga Swadaya Masyarakat-Investigasi Pamantau Pembangunan dan Hukum), saat di temui di pekanbaru.
Lanjut MOI mengkakulisikan secara rinci harga Solar Home System terbaru Maret 2020,yakni sebagai berikut;
- Harga Nartor Air Purifier Car/Home Rp429.000
- Harga 100A Hi-Amp DC Circuit Breaker Rp180.000
- Harga Solar Home Linghting System 8W Rp750.000
- Harga Solar Home Linghting System SH Rp750.000
- Harga 250A Hi-Amp DC Circuit Breaker Rp180.000
- Harga Solar Home Linghting System Rp925.000
- Harga Solar Generator SG1220 SG 122 Rp1.400.000
Dengan Nilai Uraian tersebut di atas, kalkulasi kita dari LSM memperhitungkan per unit itu kurang lebih 7 juta lebih per unit dengan total jumlah 463 unit baru dapat menyerap anggaran kurang lebih 3,5 miliar, sudah termasuk biaya tiang, bahan material (semen,pasir dan kerekel), juga biaya tranportasi dan gaji pekerja, ulas MOI.
Dan perlu juga di jelaskan oleh dinas terkait sebagai pengguna anggaran, adalah nama dan jenis barang yang dipakai, demi ketransparaan dan keterbukaan informasi kepada publik, karena hal itu sudah di atur dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No.14 Tahun 2008, dan Keterbukaan kepada wartawan/Pers juga sudah di atur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, ucap MOI.
Dalam Hal tersebut di atas, LSM kita dalam waktu dekat akan segera kita buat laporan kepada instansi terkait dan Penegak hukum agar memanggil, mengaudit dan memerikasi pihak-pihak terkait dalam penggunaan pelaksanaan kegiatan tersebut yang menyerap anggaran negara miliaran rupiah. Dan patut kita duga dalam pelaksanaan kegiatan itu, adanya ke tidak transparan dari dinas terkait dan rekanan, tegas Moi.***
