Jum'at, 17 09 2021  
 
KPK Dinilai Tebang Pilih, Aktifis Surati Presiden

Riswan | Hukrim
Selasa, 07 Januari 2020 - 11:03:58 WIB

Masyarakat Riau Minta KPK Serius Usut Tindak Pidana Korupsi di Riau.

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai masih tumpul dan tebang pilih dalam menanangi kasus- kasus korupsi di Provinsi Riau.

Hal ini disampaikan Sefianus Zai,SH ketua Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Nusantara ( BERNAS) .

Sefianus Zai mencontohkan kasus Korupsi Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang yang merugikan negara senilai 39,2 M, namun yang diproses hanya sebatas kepala Bidang yang diproses sampai masuk penjara.

" Sangat tidak mungkinlah  nilai korupsi 39,2 M tidak diketahui oleh pejabat diatas Kabid," tegasnya.

Dan masih banyak lagi kasus kasus korupsi di Riau yang masih dinilai lamban dan tebang pilih dalam proses hukumnya.

" Ada yang sudah tersangka bertahun - tahun tapi belum juga di tahan TSK nya dan digesa proses hukumnya, apakah ini sebuah permainan yang sengaja di main- mainkan? ," ujarnyan heran.

Ia menegaskan bahwa demi rasa keadilan dan persamaan hukum ditengah- tengah masyarakat maka Sefianus Zai akan menyurati Presiden Jokowi untuk mendesak agar Pak Presiden mengetahui permainan proses hukum terhadap pejabat- pejabat di provinsi Riau.

" Kita menduga ada yang bermain- main di KPK sehingga kasus- kasus besar di Riau ini tidak tuntas,  Pak Presiden harus mengetahui ini. Dalam waktu dekat saya akan akan antar data- datanya ke Pak Muldoko di Kantor Staf Presiden, agar komisioner KPK yang baru lebih serius menuntaskan kasus- kasus tersebut," papar Zai.

"Kita selaku masyarakat Riau minta KPK yang baru ini serius mengusut kasus korupsi di Provinsi Riau, agar  para pelaku yang nota bene masih menjadi Pejabat tidak semakin menjadi-jadi," ucap Zai.

Sebagaimana di ketahui bahwa kasus Jembatan Water Front City Bangkinang Kab.Kampar, merugikan negara 39,2 M. Namun sang kepala Dinas yang menjabat saat itu sama sekali tidak tersentuh, apalagi bupatinnya.

Sebelumnya KPK pernah mengatakan bahwa "Penyidik pasti akan mengembangkan nya bila potensi nya ada," ungkap Saut kepada Berita Riau, Kamis (05/11/19) malam saat ditanyakan kemungkinan adanya tersangka baru pada kasus Jembatan Water front City Bangkinang ini.

Kasus jembatan ini merupakan kasus TPK Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dimana KPK mencari unsur Penyalahgunaan Wewenang sesuai Psal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Walau  KPK telah  memeriksa sedikitnya 11 orang saksi yang didominasi dari Para Pejabat di PUPR kala itu termasuk para mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar namun nampaknya KPK yang lama masih belum perkasa.

Sebelumnya juga , Pakar Hukum Pidana meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjerat Tokoh Utama dan Tokoh Kunci kasus dugaan TPK Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang.

Dari perspektif pidana korupsi, DR Nurul Huda SH MH menilai, tindakan seseorang nekad merugikan negara pasti ada unsur keikutsertaan orang lain, baik menyuruh maupun menyetujui. Apalagi, proyek yang dikorupsi, merupakan Program Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2015 - 2016, yang membutuhkan persetujuan lintas pimpinan.

"Dalam konteks pidana korupsi, sangat tidak mungkin PPTK itu sebagai pelaku tunggal (dari unsur Pemerintah). Dia orang teknis, apa bisa mengusulkan atau menyetujui penambahan anggaran?.

 Pasal 55 dan 56 KUHPidana terkait penyertaan pasti akan diterapkan (selain aliran dana, red). Saya yakin KPK akan mengejar Tokoh Utama dan Tokoh Kunci dalam kasus ini," ungkap DR Nurul Huda SH MH, Selasa (03/11/19) lalu.

"Ini seperti trik Makan Bubur Panas, Makan dari pinggir-pinggir dulu baru ketengah- tengah. Jadi tak perlu ragu, seminim mungkin, KPK akan menerapkan pasal Penyalahgunaan Wewenang dalam korupsi berjamaah ini. PPTK nya dulu, baru yang lain. Siapa yang mengusulkan penambahan anggaran, siapa yang menyetujui dan lainnya akan ketahuan," tutup Nurul menepis keraguan publik terhadap kinerja KPK dalam kasus ini.***



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Dukung Program Pemerintah, Nakes TNI AL Lanal Cirebon Laksanakan Serbuan Vaksinasi Untuk Masyarakat
  • Pengadaan Sapi Madura di Dinas PKH Provinsi Riau Diduga Ada Yang Tidak Beres
  • Pangkalan Udara Sugiri Sukani Majalengka, Kembali Gelar Serbuan Vaksinasi
  • Dengan Tetap Memperhatikan Protkes, Dandim 1007/Banjarmasin, Berikan Jam Komandan
  • Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan dari Kemenkeu
  • Pemprov Harus Tingkatkan Produksi Pangan dan Peternakan di Jawa Barat
  • Polres Majalengka Polda Jabar, Bagikan Masker Kepada Anak Pelajar Dimasa PPKM
  • Lantamal V Terima Kunjungan PPAL Surabaya
  • Disdik, Dispora dan Dipusipda Dibahas Dalam RKUA-PPAS DPRD Jabar
  •  
     
     
    Kamis, 23 Juli 2020 - 14:24:47 WIB
    Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias laksanakan Komsos dan Koordinas Dengan PPL Pertanian Alasa
    Jumat, 19 Maret 2021 - 07:40:14 WIB
    KPI Lakukan Audensi dengan Polri Bahas Persiapan Hari Penyiaran Nasional
    Rabu, 04 Maret 2020 - 11:41:25 WIB
    AKSI SANG TOKOH AGAMA YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN
    Pendeta Dilaporkan Ke Polisi
    Rabu, 28 Juli 2021 - 08:27:00 WIB
    Bupati Rohil Serahkan Bantuan Tunai dan Beras Bulog untuk Masyarakat Miskin
    Sabtu, 26 Juni 2021 - 09:54:34 WIB
    Resmikan Musyawarah Kerja PMI Riau 2021, Gubri: Semoga Dapat Hasilkan Program Strategis dan Bernas
    Kamis, 17 September 2020 - 11:07:46 WIB
    Usai Bale dan Reguilon, Tottenham Akan Datangkan Striker Jangkung Ini
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 12:03:19 WIB
    DIRGAHYU REPUBLIK INDONESIA
    Sempena HUT RI Ke 75 Tahun 2020, TP PKK Kampar Bagi-bagi Masker
    Jumat, 04 Desember 2020 - 19:36:43 WIB
    Plt. Walkot Buka Kegiatan Lomba Keterampilan Teknik Usaha Mikro Bidang Kuliner dan Fashion
    Senin, 09 Maret 2020 - 00:14:24 WIB
    PERANAN PEMILIK TANAH REKREASI ALAMAYANG DALAM MELESTARIKAN BUDAYA JAWA
    HUT PKNs ke 21 Mengadakan, Rangkaian Acara Budaya Jawa di Kota Pekanbaru
    Senin, 09 Maret 2020 - 00:01:12 WIB
    Amir Aripin Harahap Meminta Penertiban Kebun Sawit Ilegal Di Riau
    Koorpus BEM se Riau Pertanyakan Kinerja Satgas Kebun Ilegal Riau
    Kamis, 19 November 2020 - 08:15:33 WIB
    Bumikan Pembauran
    Tim FPK Riau Berkunjung di 12 Kabupaten/Kota, Sosialisasikan Pilkada Damai
    Kamis, 15 Oktober 2020 - 05:56:24 WIB
    Mahasiswi Cantik Terpesona Kepada Kakek 72 Tahun, Sang Kakek Jago Diranjang
    Kamis, 14 Januari 2021 - 16:02:41 WIB
    Kota Cimahi Memulai Penyuntikan Vaksin Covid -19
    Plt. Walikota : Masyarakat Tidak Perlu Takut dan Ragu
    Kamis, 02 Juli 2020 - 08:49:16 WIB
    Danlanud Sam Ratulangi Bersama Forkopimda Sulut Hadiri HUT Bhayangkara ke-74 di Polda Sulut
    Senin, 10 Agustus 2020 - 11:34:55 WIB
    LAWAN COVID-19
    Tangani Pasien Positif Covid-19, Puskesmas Kampar Kiri di Tutup Selama Sepuluh Hari
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved