Minggu, 13 Juni 2021  
 
Pengakuan Mantan Mensos Mengejutkan pada Sidang Kasus Bansos Covid-19

RL | Hukrim
Selasa, 08 Juni 2021 - 08:44:50 WIB

Tiraskita.com -  Sidang kasus suap proyek pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 digelar pada Senin 7 Juni 2021 hari ini.

Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara disebut mengubah pola kuota pengadaan bansos sembako Covid-19 pada tahap II yaitu Juli-Desember 2020, karena target "fee" tidak memuaskan.

Hal tersebut disampaikan Matheus Joko di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 7 Juni 2021.

"Yang menyampaikan Pak Juliari katanya di putaran kedua ada perubahan pola, saya tidak disampaikan detail alasannya karena waktu itu yang mengkoordinasikan Pak Kukuh dan Pak Pepen serta pejabat Kemensos lainnya tapi dirasakan Pak Menteri (fee) kurang memuaskan," kata Matheus Joko.

Joko menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32.482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid -19.

Kukuh yang dimaksud Joko adalah Tim Teknis Juliari Batubara untuk bidang komunikasi, sedangkan Pepen adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin.

"Perubahan polanya dari 1.9 juta paket per tahap, 1 juta paket dikoordinir oleh Pak Herman Hery, yang 400 ribu paket dikoordinir Pak Ihsan Yunus, 200 ribu paket oleh Pak Juliari sendiri dan 300 ribu istilahnya bina lingkungan," kata Joko sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara Senin, 7 Juni 2021.

Herman Hery diketahui adalah Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, sedangkan Ihsan Yunus merupakan bekas Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga berasal dari fraksi PDIPerjuangan.

"Bina lingkungan itu sebenarnya mengakomodir vendor-vendor yang belum pernah mendapat kuota pekerjaan, jadi untuk mengakomodir vendor-vendor lain yang belum dapat,pengelolaannya saya dan Pak Adi," kata Joko, menambahkan.

Seperti diketahui bahwa Adi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran.

"Pada intinya Pak Adi yang mengumpulkan atensi-atensi dan saya yang merekap. karena daftar vendor disetujui Pak Juliari dulu sesuai permintaan terkait kuota-kuota yang sudah memberikan rekomendasi," kata Joko.

"Dalam BAP saudara mengatakan untuk pengadaan bansos tahap 7-12 memang saya dan Pak Adi merekap atensi-atensi termasuk pembagian kuota yang dikoordinir dan setelah kita buat draf saya serahkan ke Pak Adi untuk dilaporkan ke Pak Juliari untuk dikoreksi dan setelah ada persetujuan oleh Pak Juliari, daftar tersebut disampaikan ke saya dan ketika disampaikan ke saya, Pak Adi sekaligus menjelaskan pemilik paket, nama vendor, kuota dan PIC-nya siapa, apakah keterangan saudara ini benar?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi.

"Benar," kata Joko, menjawab.

Masih menurut Joko, untuk pembagian 1 juta paket milik Herman Hery, yang menjadi operator bernama Ivo, Yogi, Stevano dan Budi Pamugnkas; untuk paket 400 ribu milik Ihsan Yunus, operatornya adalah Yogas dan Iman serta paket 200 ribu milik Juliari yang menjadi operator adalah Kukuh.

"Kukuh itu jadi operator mulai tahap 1, 3, 5, 6 tapi untuk tahap 7-12, perusahaan-perusahaan vendornya tidak berkoordinasi dengan saya, jadi saya tidak tahu," ungkap Joko.

Namun, Joko mengetahui dua perusahaan yang mendapat jatah kuota milik Juliari tersebut yaitu PT. Bismacindo Perkasa dan PT. Asricitra Pratama.

"Untuk Asricitra biasanya ke Pak Kuncoro berdasarkan draf dari Pak menteri, setelah disetujui Pak Juliari lalu draf diberikan ke saya untuk dibuat SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)," kata Joko.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Begini Perasaan Menkumham Yasonna Laoly, Ditinggal Isteri Tercinta
  • Tingkatkan Kewaspadaan, Kim Jong-un Minta Korea Utara Tingkatkan Kekuatan Militer
  • Live Di I News Tv, Bupati Kampar Beberkan Fakta di Balik Viralnya 3 Anak SD Nyebrang Sungai
  • Berikut Lokasi Bus Vaksinasi Keliling Hari Ini di Kota Pekanbaru
  • Panglima TNI dan Kapolri Rangkul Tokoh Agama Untuk Tekan Covid-19 di Bangkalan
  • Gubri: Semangat Ditingkatkan Dengan Latihan Maksimal
  • Hai Petani Sawit Bentuk Kelompok, Ini Manfaatnya
  • Viral Isu Pemerintah Kenakan Pajak Sembako, Ini Jawaban Sri Mulyani
  • Komisi II DPRD Jawa Barat Terima Audiensi BPSK
  •  
     
     
    Rabu, 06 Mei 2020 - 08:37:02 WIB
    DAMPAK PANDEMI COVID-19
    Perpu Terkait Penundaan Pelaksanaan Sisa Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Resmi Diterbitkan
    Selasa, 23 Juni 2020 - 12:57:31 WIB
    LAWAN COVID-19
    Laksanakan Kegiatan Rapid Test Drive Trought,Yulianti : Semoga Polri Selalu Dekat di Hati Masyarakat
    Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:14:53 WIB
    Pekat IB Kota Cimahi Mengukuhkan Tingkat DPK
    Sabtu, 21 November 2020 - 20:52:37 WIB
    Pangdam III/SLW Cek Latihan Penanggulangan Bencana Di Setupatok
    Senin, 08 Februari 2021 - 13:25:17 WIB
    Danramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan
    Selasa, 09 Juni 2020 - 18:39:54 WIB
    Danlantamal XI Merauke Pimpin Pengukuhan Wadan & Aslog Danlantamal XI
    Sabtu, 22 Agustus 2020 - 11:01:52 WIB
    25 KK Pekerja Asal Sumut , Diusir Setelah Tenaganya Dipakai
    Jumat, 19 Juni 2020 - 21:48:11 WIB
    Serahterima Jabatan Danrindam IV/Diponegoro
    Minggu, 02 Agustus 2020 - 10:27:33 WIB
    Propam Didesak Periksa Suami Jaksa Pinangki, Kombes Napitupulu Yogi
    Jumat, 28 Februari 2020 - 08:18:37 WIB
    Penggunaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal
    Kebun Sawit PT Safari Riau Terindikasi dalam HPK
    Jumat, 24 Juli 2020 - 18:04:02 WIB
    Miras dan Ganja Hasil Sitaan Satgas, Dimusnahkan Di Makorem 172/PWY
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 12:00:53 WIB
    DIRGAHYU REPUBLIK INDONESIA
    Berjalan Penuh Khidmad, Bupati Kampar Ikuti Penurunan Bendera Merah Putih Secata Virtual
    Kamis, 05 Maret 2020 - 13:54:23 WIB
    Arab Saudi Menunda Ibadah Haji Karna Virus Corona
    Akibat Virus Corona, Arab Saudi Batalkan Umrah Selama 1 Tahun
    Senin, 26 April 2021 - 11:08:32 WIB
    Kabur Setelah Kepergok Cabuli Anak Tetangganya
    Selasa, 08 Desember 2020 - 09:42:56 WIB
    PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum KPK, Hukum Menegakkan Keadilan dan Kebenaran
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved