Diduga Proyek APBN Jalan Nasional Prov. Riau Tidak Transparan , LSM GERHAN Akan Segera Melaporkan
PEKANBARU, TIRASKITA.COM - Media Sebagai salah satu kontrol sosial yang telah diamanatkan oleh UU, yakni UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU KIP No. 14 Tahun 2008, Jajaran Dirjen PUPR, yakni di BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), Wilayah Prov Riau.
Hal ini, terkait kegiatan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), Wilayah Prov Riau. Team Pimpinan Redaksi Mediatransnews.com dan Kanalkini.com, yang melayangkan Konfirmasi tertulis seputar paket pekerjaan Proyek Jalan Nasional wilayah diantaranya Bagan Jaya-Rumbai Jaya, Tempuling hingga Tambilahan (kota), dengan nomor: 013/RED-MTN/KB/PKU/V/2022, dengan lampiran foto lokasi kegiatan, perihal konfirmasi untuk berita.
Dalam pantauan media ini bersama tim yang langsung investigasi di lapangan pada tanggal 28/05/22, yang mana menemukan beberapa hal atau kejanggalan, antara lain;
Pada pelaksanaan di lapangan, tidak jelasnya titik kegiatan yang di kerjakan juga sistem pelaksanaannya dan prioritas yang di kerjakan, juga tidak terlihat plang atau papan nama proyek, berdasarkan hal tersebut kuat Dugaan untuk mengelabuai masyarakat untuk tidak mengetahui kegiatan tersebut.
Temuan lain tim saat di lapangan, menemukan pengaspalan tambal sulam tanpa di awasi dari dinas terkait, tanpa pecing, pengaspalan jalan yang sangat tipis dan hanya dilapis dengan badan jalan sebelumnya, dan hal lain seperti badan jalan yang sudah rusak parah namun belum di lakukan pemecingan dan pengaspalan.
Edi PPK 2.4. Jalan Nasional Bagan Jaya-Kota Tambilahan, dengan rekanan PT. Naga Mas yang dipimpin oleh Topo. Dalam penjelesan Edi saat jawab konfirmasi awak media " Rengat-Tambilahan sebagian bukanlah jalan nasional, peket penanganan yang dilaksanakan adalah preservasi jalan bagan jaya-rumbai jaya-tempuling-tambilahan kota jalan Baharudin Yusuf dan jalan M Boya dengan total panjang ruas jalan nasional sesuai SK menteri PU Tahun 2015, sepanjang 43,62 KM".
" Dengan rincian Bagan Jaya-Rumbai Jaya 6,47 Km, Rumbai Jaya-Tempuling 11,16 Km, Tempuling-Tambilahan 21,49 Km dan Jalan Baharudin Yusuf 3,4 Km, jalan M.Boya 1 Km. Dengan penangan jalan tersebut, penangan rutin jalan, rehabilitas jalan, jembatan dan hal lain sesuai Best yang termasuk dalam RAB. Papar Edi."
Namun kegiatan yang dimulai dari februari hingga awal juni 2022 ini, ketika awak media menanyakan berapa persen persentase yang telah di kerjakan dan sudah berapa dana anggaran yang telah di bayarkan kepada rekanan/kontraktor..?. Edi menjawab dengan singkat. " Sampai saat ini dirinya belum tau dan belum pernah tau berapa uangnya, karena saya hanya melajutkan. Lalu media bertanya lagi, apa pak Edi sebagai PPK tidak ada serah terima dengan PPK sebelumnya...? Hingga turun berita ini, belum ada jawaban dari pak Edi selaku PPK. "
Anehnya lagi pantauan awak media, beberapa kantor PPK kegiatan proyek
jalan nasional yang berserak kemana-mana alias tidak berkantor di kantor
yang telah di sediakan oleh pemerintah. Seperti Kantor Edi PPK 2.4,
yang berkantor di salah satu ruko di jalan Rahmat Sari-Tangkerang, Kec.
Bukit Raya-Kota Pekanbaru, anehnya di lantai dasar ruko tersebut bisnis
usaha Geme Online, sementara kantor PUPR BBPJN II Satker Prov Riau
beralamat di Sidimulio, Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan Kantor BPJN Riau
berkantor di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru.
Sementara itu, Ir. Tomy F M, SH, dari LSM Gerhana, penggiat anti korupsi, mengatakan. Sangat menyayangkan pihak BPJN ke tidak transparan dan terbuka kepada publik, terkait progres dan tata cara pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana anggaran APBN tersebut.
" Lanjutnya, sebenarnya kita tau, ratusan miliar bahkan sampai triliun anggaran APBN khususnya legiatan jalan yang telah dialokasikan di wilayah riau. Kita dari LSM bersama teman-teman media, marilah bersama-sama mengawal dan mengawasi anggaran APBN ini khususnya yang di alokasikan di wilayah riau ini. Ucapnya, senin, 6/6/22, di salah satu tempat di jalan sudirman pekanbaru. "
Tambah Tomy. Mengatakan kepada awak media, beberapa kegiatan proyek APBN dalam beberapa tahun terakhir, kita dari LSM sedang mengumpulkan data-data untuk akan kita buat laporan, karena dalam pantauan kita juga di beberapa titik kegiatan Proyek APBN di wilayah riau khususnya proyek jalan, bahwa banyak dalam pelaksanaan tidak sesuai harapan masyarakat riau. Tegasnya. (TIM) ***
Komentar Anda :
