"Hayo Bang Firly jangan biarkan kasus suap Gubernur Bengkulu ini dipeti eskan seperti kasus Harun Masiku. Sebab kasus Gubernur Bengkulu bersama kroni kroninya terima suap ini santer sudah jadi buah bibir pembicaraan masyarakat di Bengkulu bahkan sudah jadi berita sehari hari. Aliansi beberapa LSM bersama tokoh tokoh masyarakat Bengkulu sejak lama mengkritisi hal ini. Bahkan meteka juga sudah datang unjuk rasa ke  kantor Abang Firly di KPK dan lapor resmi ke Komisi III DPR RI. Tapi KPK sepi sepi saja tidak merespon data data dari masyarakat, " tegas H. M. Ismail,  SH,  MH,  Ketua Umum DPP GPSH, Jumat (15/7/22).

Dalam kasus dugaan suap ini selain melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, juga menyeret nama Bupati Kaur Gusril Pausi, Hepy Edo (dulu Kadis Kelautan Kab Kaur,  sekarang Kadis Nakertrans Prov. Bengkulu dan Isnan Pajri, Kepala Bapeda Bengkulu).

Hal ni terungkap dari fakta fakta selama persidangan atas nama Suhardjito, Direktur PT. DPPP, perusahaan penangkaran Benih Benur Udang Vaname di Kab Benur, Bengkuku. Suhardjito sendiri juga pernah disidangkan terkait perkara Menteri Kelautan RI Edhy Prabowo.

Dalam sidang Suhardjito  terungkap bahwa pihaknya telah serahkan sejumlah dana sebagai CSR. Dari pengakuan ini hadirin tertawa,  apalagi Majelis Hakim mencecar terus pernyataan Suhardjito yang lucu dan tak masuk akal. Sebab sangat tidak logis perusahaan yang sedang mencari ijin ke pemerintah pusat maupun daerah tiba tiba saja mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada sejumlah pejabat terkait. Proyek dan perijinan belum ada begitupun keuntungan perusahaan belum masuk kenapa bisa kasih CSR ?.

	Berita Lainnya :
	Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% Mulai Berlaku 2025 Lapas Pekanbaru Ikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lingkungan Kemenkumham RI 20 Dewan Pengurus Kadin Provinsi Tolak Munaslub: Bertentangan dengan AD/ART Perkuat Toleransi Dan Persatuan, Sifat Dan Teladan Nabi, Pj Sekda Kota Cimahi Berharap Pansus l DPRD JABAR, Bahas Tata Tertip Harap Bisa Terselesaikan Tepat Waktu