Dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Rabu (21/9/2022), diputuskan bahwa anggaran untuk Kementerian Investasi sebesar Rp 1,09 triliun.

Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Haekal mengatakan, berdasarkan surat pimpinan Badan Anggaran (Bangga) perihal penyampaian pembahasan hasil rancangan RUU APBN 2023, disampaikan sesuai panja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Disampaikan, rincian pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 1.094.222.046.000, sedangkan untuk Kementerian Perdagangan sebesar Rp 2.272.241.523.000.

"Komisi 6 meminta Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan mengoptimalkan anggaran itu sebaik baiknya," kata Haekal.

Menanggapi hal itu, Bahlil mengatakan akan menjalankan putusan anggaran yang sudah ditetapkan. 

Karena rapat sudah diputuskan oleh mekanisme internal DPR pengesahan anggaran, kami siap menjalankan apa yang diputuskan. Kami memahami kondisi yang ada. Tapi target Rp 1.400 triliun ini menjadi target besar sekali. Kalau kami tidak capai target tolong dimaklumi. Karena saya belum menemukan teori ekonomi yang target Rp1.200 triliun, anggaran kami Rp1,3 triliun. Kita sebagai pembantu presiden harus loyal," tukas Bahlil.

Baca: Dicabut, 800 Perusahaan Tambang Ajukan Keberatan ke Bahlil

"Tapi penting sampaikan kalau target tidak tercapai tolong dimaklumi," tambahnya.

Menurut Bahlil, ketika target realisasi investasi Rp 1.200 triliun pada tahun lalu anggaran kementeriannya Rp 1,3 triliun. Namun saat ini ketika targetnya bertambah malah anggaran kementeriannya dipangkas.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Juni lalu, Bahlil meminta peningkatan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun melihat target realisasi investasi yang meningkat menjadi Rp 1.400 triliun di 2023.