PEKANBARU, Tiraskita.com - Dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Sabtu (2/5/2020) sore berlangsung alot dan terjadi adu argumentasi.

Ada banyak catatan yang disampaikan oleh pihak legislatif selama PSBB jilid pertama ini diterapkan, mulai dari persoalan akurasi data penerima bansos yang dipakai, refocusing anggaran, model distribusi Bansos serta dampak dari penolakan bantuan dinilai Pemko gagal menjalankan amanat.

Bahkan di hadapan Ayat, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menilai Pemko tidak tanggap dengan penderitaan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini. Dan Pemko juga dinilai telah sukses menjalankan PSBB, sukses dalam artian Pemko berhasil menerapkan PSBB tanpa modal.

"Pemko hanya bermodal dengkul untuk penerapan PSBB kemarin, dan dibuktikan dari apa yang sudah dilakukan. Ini luar biasa," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid.

Sementara itu, Roni Pasla menyinggung soal pendataan yang amburadul, dimana PSBB sudah selesai tapi data belum juga valid dan bantuan banyak tak tersalurkan karena adanya penolakan masyarakat.

"Soal anggaran dari yang digeser di setiap OPD juga belum ada laporan, berapa yang sudah dibelanjakan, kemena aja di-posting kan, atau uangnya belum bisa digunakan. Ini harus transparan, dari yang sudah di salurkan Pemko tidak ada dari anggaran Pemko, 100 ton beras kemarin merupakan beras cadangan Pemerintah," papar Roni.

Bahkan saat ini Pemko kembali memperpanjang PSBB, itu tidak menjadi masalah lanjut Roni, karena untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun yang menjadi masalah ketika PSBB terus dilanjutkan namun bantuan tak kunjung disalurkan, tentu ini akan menjadi gejolak di tengah masyarakat.

"Kita setuju, dan karena memang dewan tidak dalam kapasitas menolak, tapi catatannya Pemko harus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak Covid-19. Makanya disampaikan Roni, persoalan data harus benar-benar menjadi fokus utama dan tidak ada tawar-tawar segera divalidasi dan cepat disalurkan bantuan itu. Ketika PSBB jalan, bantuan pun harus sudah didistribusikan, dan harus ada skala prioritas wilayah," sebut Roni Pasla.

Ditambahkan Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal bahwa Pemko diminta transparan soal anggaran Covid-19 ini. "Karena DPRD perlu tahu, karena sesuai dengan fungsi kami, begitu juga soal progres dan informasi terbaru soal Covid-19 ini agar bisa disampaikan kepasa masyarakat," ujar Nofrizal.

Disebutkan Nofrizal, kepada masyarakat diminta harus patuh terhadap kebijakan pemerintah apalagi ini berkaitan dengan protokol kesehatan, dan pihaknya sangat mendukung. PSBB tahap satu sudah selesai, dan akan dilanjutkan dengan PSBB tahap II.

"Catatan kita semua persoalan di PSBB I harus diselesaikan, dan jangan ada lagi terjadi di PSBB II," pinta Nofrizal.

Dilanjutkan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, masalahnya simpel, apa yang dikeluhkan masyarakat, lalu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. DPRD hanya menjalankan tugas, dan sangat konsen soal ini.

"Soal kendala soal keuangan, tentu ini dibicarakan bersama, untuk mencari solusi. Kita siap bantu," ujar Hamdani.***