Jum'at, 09 Desember 2022  
 
Diduga MS Cemarkan Nama Baik Partai,
PDIP Bakal Tempuh Jalur Hukum

zai | Politik
Selasa, 11 Februari 2020 - 23:48:34 WIB


TERKAIT:
   
 

Pekanbaru - Tudingan permintaan sejumlah uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagaimana dilontarkan Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak, bakal berbuntut panjang. PDIP memastikan akan menempuh jalur hukum.

"Bahwa Sekjen kami dituding dan difitnah oleh saudara Morlan Simanjuntak meminta uang agar dia tidak dipecat, DPC Kampar menegaskan bahwa itu tidak benar", ucap Ketua DPC PDIP Kampar Hanafiah didampingi Badan Kehormatan Taufik Aldini, Sekretaris Triska Feli SH dan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Anotona Nazara SE, Selasa (11/02/20).

Hanafiah menceritakan, begitu berita permintaan uang tersebut ia baca di sejumlah media online dirinya langsung menghubungi Sekjen Hasto Kristianto.

"Tadi saya langsung telepon pak Sekjen sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak itu. Dan tudingan itu dipastikan tidak ada dan tidak benar. Selama ini bahkan DPP terus membantu DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk membesarkan partai", ucapnya.

Hanafiah menduga isu ini sengaja dihembuskan oleh lawan politik yang tidak senang dengan kemenangan PDIP 2 kali berturut-turut baik di legislatif tingkat nasional, maupun eksekutif yaitu Presiden.

Ia pun menantang kuasa hukum Morlan untuk membuktikan tudingannya, jangan hanya berani bicara di media.

Sedangkan menyikapi tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik partai PDIP, Hanafiah memastikan akan menempuh jalur hukum.

Sementara Sekretaris DPC PDIP Kampar Triska Feli SH menjelaskan, pemecatan Morlan berkaitan dengan manipulasi data saat mencalonkan.

"Saudara Morlan itu menipulasi data terkait pencalonannya.  Bahwasanya beliau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai terpidana, menjadi dasar DPP memecat saudara Morlan", ujarnya.

Triska mengatakan, sesuai PKPU Nomor 5, Morlan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD.

Ia mengatakan, dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dijabarkan dalam pasal 32 ayat 2 huruf b peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, yakni calon-calon yang berstatus sebagai terpidana.

"Saat pelantikan anggota DPRD Kampar 27 Agustus 2019 lalu, Morlan ditahan di LP Siak karena terlibat kasus pencurian di daerah Siak. Jadi artinya sebagai bawahan dari DPP, segala sesuatu yang ditetapkan kami tetap dukung dan pertahankan", katanya.

Sebagaimana ditulis oleh salah satu media, kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Perkara ini, kata Morlan, diduga bermula saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta sejumlah uang kepada kliennya.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pssstt.. Rahasia Sukses MG di Tahun Ini, Ungkap Strategi Jitu di 2023
  • Pemkot Cimahi Terima Penghargaan TOP Terpuji 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022
  • BPBD Kota Cimahi Menggelar FGD Susunan Indeks Ketahanan Daerah
  • Bappelitbangda Kota Cimahi Selenggarakan Deseminasi Prospek Prekonomian Tahun 2023
  • Tarif Restribusi Pemakaman Di Kota Cimahi Dengan Perwal
  • Pemkot Cimahi Berikan Penghargaan Bagi Siswa Siswu Berprestasi
  • Danwingdik 300/Teknik Tutup Pendidikan Sus Instalasi Bangunan Angkatan Ke-3
  • Pemdes Lewuombanua Kembali Salurkan BLT Dana Desa
  • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Diduga Tata Cara Kelola Sapi Di Rahasiakan Ke Publik
  •  
     
     
    Senin, 29 Juni 2020 - 08:51:02 WIB
    Berkomitmen Berantasan Narkoba
    AKBP Indra Wijatmiko Janjikan Umroh Gratis Untuk Penangkap Narkoba 2 Kg
    Jumat, 03 April 2020 - 14:25:28 WIB

    Sabtu, 10 September 2022 - 12:08:00 WIB
    Wow! Bos Narkoba Jaringan Malaysia Miliki Aset Senilai Rp 50 Miliar
    Selasa, 30 Maret 2021 - 14:32:48 WIB
    Kapolda Banten Terima Kunjungan Kerja Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara
    Senin, 14 November 2022 - 11:22:01 WIB
    BUPATI NIAS SECARA RESMI MEMBUKA PELAKSANAAN KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI KABUPATEN NIAS
    Senin, 01 Maret 2021 - 18:57:10 WIB
    Gubernur Jabar Lantik Lima Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2020
    Minggu, 27 September 2020 - 21:51:40 WIB
    Ferdinand: Cuma Orang Bodoh yang Lebih Takut Kebangkitan PKI Ketimbang HTI
    Sabtu, 27 Juni 2020 - 11:35:16 WIB
    PENEMUAN MAYAT DI KEBUN SAWIT
    Mandor PT. MUP Diduga Korban Pembunuhan
    Kamis, 19 Agustus 2021 - 15:05:04 WIB
    Hari Ulang Tahun Ke 76 Provinsi Jabar, DPRD Jabar Apresiasi Pemprov Dalam Penanganan Covid-19
    Rabu, 10 Februari 2021 - 18:05:49 WIB
    Pembunuh Putri Kepala Desa di Nias Selatan Tertangkap
    Rabu, 26 Januari 2022 - 08:09:29 WIB
    Bank BJB "Melamar" Provinsi D.I.Y
    Rabu, 09 Februari 2022 - 08:55:25 WIB
    Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kampar ke 72 Tahun 2022 Berjalan Khidmat
    Sabtu, 30 Oktober 2021 - 11:55:35 WIB
    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS: Indonesia Masuk Zona Hijau
    Selasa, 21 Juli 2020 - 08:27:06 WIB
    Revilla Oulina, Perempuan Minang Yang Jadi Komandan Pasukan PBB di Afrika
    Kamis, 02 April 2020 - 12:03:57 WIB
    Penjara Dan Denda Untuk Penyebar Hoaks
    Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Menanti bagi Penyebar Hoaks Virus Corona
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved