Ditunjuknya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum Partai Demokrat melawan kubu Moeldoko menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi mantan kader Demokrat I Gede Pasek S">
Kamis, 25 April 2024  
 
I Gede Pasek Suardika Jadi Kuasa Hukum Demokrat

Rahmad | Politik
Selasa, 16 Maret 2021 - 08:30:01 WIB


TERKAIT:
   
 
TIRASKITA.COM - Ditunjuknya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum Partai Demokrat melawan kubu Moeldoko menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi mantan kader Demokrat I Gede Pasek Suardika.

Pasek Suardika sendiri adalah salah satu kader Partai Demokrat yang pernah menjabat Anggota DPR saat dipimpin Marzuki Alie.

Melalui unggahannya di Twitter, loyalis Anas Urbaningrum ini mencurigai ihwal BW ambil bagian dalam pelengseran Anas Urbaningrum dari Ketua Umum Partai Demokrat kala itu.

"Hadirnya sosok BW Bambang Widjajanto sbg Kuasa Hukum kubu AHY dlm perebutan PD membuat Saya teringat rangkaian panjang kisah lengsernya AU dari Ketua umum Partai Demokrat. Ternyata informasi bahwa BW satu barisan menjadi makin tampak," lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam kasus yang menjerat Anas Urbaningrum ada dua sosok yang begitu semangat memenjarakan Anas Urbaningrum yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang kala itu menjadi pimpinan KPK.

"Memang dalam kasus @anasurbaningrum ada dua sosok komisioner yang begitu semangat membui AU yaitu Samad yg terbukti ngebet nyawapres dan BW yang ternyata satu jalur dg Cikeas. Bahkan Keduanya terlibat dalam Kasus Sprindik Bocor usai pidato @SBYudhoyono dari Jeddah," ujarnya.

"BW selalu lantang mengkondisikan opini untuk jerat AU. Upaya itu bahkan sampai memeriksa lebih 350 orang dan masih saja kesulitan menemukan kejahatan dengan alat bukti yang telak," lanjut dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa BW berinisiatif memasang dakwaan pada kasus yang menimpa Anas Urbaningrum kala itu agar Anas segera dicopot dari Ketua Umum Partai Demokrat.

"Bahkan saking sulitnya menjerat, konon BW berinisiatif memasang dakwaan kasus Hambalang dan "Proyek-proyek lainnya". Kasus yang tidak jelas proyek apa yang dimaksud. Yg penting Tersangka dulu copot posisi dari ketum," jelasnya.

Ia juga mengungkit soal pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta status tersangka atas Anas segera dipastikan.

"Tarik ulur penentuan status Tersangka AU seiring dg berbagai cara pelengseran AU dari jabatan Ketum. Puncaknya adalah pidato SBY di Jeddah yang dg tegas meminta status AU. Kalimat yang mirip: Kalau salah katakan Salah kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah," ujar dia.

"Setelah itu jagad politik dan hukum dihebohkan dengan pernyataan petinggi PD dg yakin nyatakan AU sudah Tersangka tetapi surat spindik belum ada. Dhuuarrr tiba-tiba ada Sprindik bocor yg ditekan BW dan Samad sebelum ada gelar perkara. Tekanan mentersangkakan AU makin kencang," jelasnya.

Lebih jauh, Pasek menuding bahwa BW adalah sosok yang paling semangat dalam mendukung langkah politik Cikeas, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"BW adalah sosok paling semangat ketika langkah politik Cikeas dari ikat Pakta Integritas, Ambil alih kewenangan Ketum oleh Ketua Majelis Tinggi, membuat Rapimnas tanpa libatkan ketua umum dll juga masih gagal lengserkan AU," ujarnya.

"Silakan pakar hukum bicara, ada dan bolehkah dakwaan kasusnya tidak jelas, yaitu Proyek-proyek lainnya menjadi dasar mentersangkakan dan mendakwa warga negara..? Itu terpaksa dilakukan karena kejar tayang. Maklum sudah masuk tahapan Pemilu, AU blm juga bisa lengser," ujarnya menambahkan.

Pasek juga mengungkapkan bahwa saat itu ada kecenderungan Anas Urbaningrum harus dimatikan secara politik, dan BW serta Abraham Samad turut ambil bagian dalam agenda tersebut.

"AU harus dimatikan secara politik, dan BW serta Samad paling bersemangat dengan motivasi berbeda. Bahkan tanpa melihat riil kasusnya, BW terus berusaha mematikan AU secara politik lewat kewenangan yang dimiliki. Narasi & palu godam kewenangan dipakainya," jelas dia.

Ia memaparkan bahwa seorang Bambang Widjojanto yang kala itu menjabat pimpinan KPK selalu mengawal kasus Anas Urbaningrum serta melakukan tekanan gara vonis maksimal dijatuhkan kepada Anas.

"BW selalu mengawal kasus AU bahkan juga melakukan tekanan psikologis kepada majelis hakim. Intinya jangan sampai ada AU dalam dunia politik di Indonesia lagi. Tuntutan maksimal, juga hukuman maksimal selalu disuarakannya tanpa melihat fakta sidang," ujarnya.

Dengan adanya indikasi-indikasi itu, ia menduga manuver yang dilakukan Bambang Widjojanto menunjukkan dirinya satu barisan dengan faksi Cikeas.

"Manuver BW dalam kasus AU selama bergulir akhirnya kini makin mendapatkan jawaban yang lebih terang. Kenapa BW bersikap begitu pada AU, dan begitu semangat merealisasikan gerakan Cikeas terhadap AU. Publik mulai mendapatkan gambaran soal satu barisan" kata dia.

Bahkan, ia juga menyinggung soal diksi brutalitas demokras yang sempat diutarakan oleh Bambang Widjojanto saat melayangkan laporan terhadap beberapa kader penggagas KLB.

"Kalau bicara Brutalitas Demokrasi yg diungkapkan BW, maka justru menurut Saya, ketika BW sbg komisioner KPK bersatu frekwensi dengan keinginan Cikeas lah yang paling brutal menyingkirkan AU. Saya bicara suarakan keadilan untuk AU karena masih dalam penjara," ujar Pasek.

Kendati begitu, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki urusan dengan perebutan Partai Demokrat yang kini tengah bergulir antara kubu AHY dan Moeldoko.

"Sy tdk ada urusan dg perebutan PD saat ini Krn bukan itu concern saya. Concern saya adalah terus menyarakan agar keadilan untuk AU bisa mendapatkan porsi yang wajar dan AU terjerat hukum tidak bisa dipisahkan dari dinamika Demokrat. Mari bedah kasus AU secara lebih terbuka," terang dia.

Ia juga menginginkan agar ada perdebatan atas Anas Urbaningrum, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad untuk membedah kasus yang menjerat Anas Urbaningrum tersebut.

"Bahkan saya merindukan ada perdebatan bedah kasus yg hadirkan langsung AU lawan BW & Samad, ada panelis pakar hukum acara pidana & pidana untuk menilainya secara live.
Bila perlu para saksi dihadirkan dlm perdebatan itu. Maka akan diketahui, AU Koruptor atau dikoruptorkan," tandasnya.***

Sumber : galamedia.pikiran-rakyat.com







comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Peringati Hari Bumi, Kota Cimahi Kirim Perdana RDF Di TPS Santiong
  • Laporan Wartawan Atas Dugaan Pengancaman Kepada Wartawan Naik Sidik
  • Saya Siap Maju Pilkada SBD, Ini Wakilnya Saverinus Kaka
  • Rapat Paripurna DPRD JABAR Untuk Ranperda Prakarsa
  • Jadi Ajang Dalam Berdakwah, CISSA-HK, Sukses Gelar Kegiatan Semarak Ramadan
  • Bahas Prosedur hingga Mekanisme Reses Dengan DPRD Sumatra Selatan
  • Sekretariat DPRD Jabar Gelar Halalbihalal "Mari Perkuat Silaturahmi & Sucikan Hati"
  • Dandim 0620/Kab Cirebon Bersama Forkopimda Lainnya Tinjau Pospam Ops Ketupat Lodaya 2024
  • Jaga Kesehatan Personel, Kasatgas Banops Ketupat LK 2024 Polres Rohil Gelar Cek Tensi & Beri Vitamin
  •  
     
     
    Sabtu, 26 Juni 2021 - 10:05:33 WIB
    Bupati Kampar ; Perlu Sinkronisasi Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Percepatan TORA
    Selasa, 01 Juni 2021 - 07:31:17 WIB
    Bukan memberantas malah melakukan
    Penyidik KPK Dipecat
    Kamis, 29 September 2022 - 18:27:26 WIB
    Kalender Events Nusantara Kenduri Riau Digelar di Pekanbaru, Ini Konsep Acaranya
    Senin, 31 Mei 2021 - 18:05:15 WIB
    KOMSOS Sebagai Sarana Kebersamaan Babinsa Dengan Masyarakat Desa
    Sabtu, 19 Desember 2020 - 11:44:35 WIB
    Jokowi: Vaksin Corona Gratis untuk Semua Warga, Tidak Ada Kaitan Dengan BPJS
    Senin, 15 November 2021 - 08:37:17 WIB
    Tanggul Sungai Jebol, KPP DPRD Jabar: Harus Ada Koordinasi Dengan BBWS Citarum
    Rabu, 03 Juni 2020 - 14:26:04 WIB
    Pegawai Harus Semangat Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
    Bupati Kampar Pinta Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Tahun Ini Kantor Disdukcapil Akan Dibangun
    Senin, 01 Maret 2021 - 18:59:09 WIB
    USB Peroleh ISO 9001 dan 21001
    Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:33:29 WIB
    Kunjungi Jawa Tengah, Banmus DPRD Jabar Pelajari Strategi Sinkronisasi Program Kerja
    Kamis, 12 Mei 2022 - 21:09:38 WIB
    H. Refayendi Mantan Ketua REI Riau Akhirnya Menguasai Penuh Atas Tanahnya yang Selama ini Bersengket
    Minggu, 04 Oktober 2020 - 16:14:22 WIB
    Terjadi Keributan di NTT, Rumah Warga Dibakar, Jalan di Blokir, Diduga Dipicu Dugaan Pembunuhan
    Senin, 12 Juni 2023 - 10:17:20 WIB
    Atlet NPC Riau Raih Medali Emas di ASEAN Para Games 2023, Ini Daftar Namanya
    Sabtu, 05 September 2020 - 11:31:36 WIB
    Pembelajaran Jarak Jauh Para Pelajar Di Koramil 2007/Plumbon Kodim 0620/Kab Cirebon
    Minggu, 02 Agustus 2020 - 10:27:33 WIB
    Propam Didesak Periksa Suami Jaksa Pinangki, Kombes Napitupulu Yogi
    Kamis, 25 Juni 2020 - 17:08:20 WIB
    Tindaklanjuti Instruksi Presiden, Polda Riau Gelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penanganan Karhutla
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved