Ternyata struktur Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat belum lama ini berpeluang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini karena beberapa pihak menilai Anggaran Dasar dan Ang">
Minggu, 22 Mei 2022  
 
Pakar Hukum : Hasil KLB Demokrat Berpeluang disahkan , Begini Argumennya

Rahmad | Politik
Selasa, 23 Maret 2021 - 08:52:30 WIB

JAKARTA | TIRASKITA.COM - Ternyata struktur Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat belum lama ini berpeluang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini karena beberapa pihak menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang menghasilkan pengurus Kongres tahun 2020 lalu menyalahi Undang-Undang Partai Politik.

Tak hanya itu, AD/ART Partai Demokrat tidak memberikan kedaulatan kepada anggota.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang bisa saja disahkan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Lihat gambar di aplikasi hemat data hingga 80%.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Kolase Tribun Manado / Istimewa)

"KLB tersebut bisa disahkan karena pada kongres Partai Demokrat (PD) di Jakarta 2020 ada hal-hal yang perlu direkonstruksi agar selaras dengan undang-undang Partai Politik," kata Suparji dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (22/3/2021).

Menurut Suparji, substansi dalam AD/ART Partai Demokrat yang perlu direkonstruksi agar sesuai dengan UU Partai Politik, misalnya dukungan untuk memberikan suara kepada ketua umum terpilih.

"Surat dukungan tersebut kemudian diberikan oleh Ketua DPD/DPC namun diduga pemberian surat dukungan tersebut dilakukan tidak secara demokratis," ungkapnya.

Dia beranggapan, hal itu tidak selaras dengan pasal 15 UU Parpol yang di dalamnya menerangkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART.

Suparji lantas menyebutkan bahwa AD/ART Partai Demokrat meletakkan forum kekuasaan tertinggi pada Majelis Tinggi Partai.

Kata dia, dalam aturan internal itu, KLB dapat diadakan atas persetujuan Majelis Tinggi serta minimal dihadiri 2/3 DPD dan 1/2 DPC.

"Ini menunjukkan Majelis Tinggi Partai mengeliminasi hak pemilik suara dalam urusan dengan Kongres dan Kongres Luar Biasa. Karena kekuasaan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai lebih tinggi dari Kongres/KLB atau lebih tinggi dari kehendak Para Pemilik Suara," jelasnya.

Dia menyatakan, jika ditinjau dari AD/ART Partai Demokrat 2020, memang KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah.

Kendati demikian, AD/ART PD 2020 dikualifikasi tidak sesuai dengan kedaulatan anggota dan UU Parpol, maka Suparji mengatakan, AD/ART tersebut tidak dapat dijadikan batu uji untuk menilai legalitas KLB.***

Sumber : sea.operanewsapp.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
  • Gubernur Riau Berharap Sertifikat BRK Syariah Diserahkan Langsung Kepala OJK
  • Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
  • PDSI Tegaskan Dokter Terawan Sudah Tinggalkan IDI
  • Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
  • Selingkuh Dengan Suaminya, Neneng Gelap Mata Habisi Nyawa Dini
  • Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
  • PPDB 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  • Rutan Cipinang Bersama LBH Masyarakat Berikan Penyuluhan Hukum Kepada 20 Napi
  •  
     
     
    Kamis, 24 September 2020 - 19:42:34 WIB
    DPW MOI Kaltim Dilantik, Gubernur Kaltim Berharap Perkuat Spirit Kebersamaan
    Kamis, 01 April 2021 - 18:02:14 WIB
    Wabup Inhil Ikuti Rakoor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan
    Selasa, 23 Juni 2020 - 06:21:07 WIB
    Bupati Dan Walikota Diminta Lakukan Langkah Strategis Dan Supervisi
    New Normal Provinsi Riau Alami Peningkatan Signifikan Covid-19
    Rabu, 18 Mei 2022 - 09:36:21 WIB
    Kejagung Periksa VP Marketing dan Dirkeu PT Garuda Indonesia
    Kamis, 15 April 2021 - 16:58:59 WIB
    Komisi V : Pembangunan RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Altenatif Permasalahan RSHS
    Jumat, 14 Agustus 2020 - 10:56:58 WIB
    LPDP Ungkap Veronica Koman Minta Pengembalian Beasiswa 773 Juta Dicicil 12 Kali
    Selasa, 05 Januari 2021 - 10:01:08 WIB
    Jangan Sia-Siakan 7 Manfaat Kulit Pisang bagi Kesehatan Ini
    Senin, 29 November 2021 - 14:06:57 WIB
    Dr. Chaerul Amir, SH MH Penulis buku Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan
    Senin, 13 Juli 2020 - 10:18:16 WIB
    LAWAN COVID-19
    Satu Orang Warga Serdang Bedagai Asal Tebing Syahbandar Positif Covid-19
    Kamis, 14 Januari 2021 - 23:11:19 WIB
    Innalillahi,, Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia
    Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:22:18 WIB
    TOKO ONLINE MENJUAL OBAT VIRUS CORONA
    ‘Obat’ Virus Corona Dijual Tokopedia Cs, Harganya Rp 95.000
    Jumat, 17 Januari 2020 - 23:54:28 WIB
    Babak Baru Mega Korupsi Proyek 2,5 T Di Bengkalis
    KPK Tetapkan 10 Tersangka Baru Mega Korupsi Bengkalis
    Kamis, 01 April 2021 - 13:43:52 WIB
    Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla,
    Bupati Sergai Uraikan Langkah Strategis Tangani Karhutla
    Sabtu, 13 Juni 2020 - 09:59:43 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dua ASN Pemkab Sergai Positif Covid-19
    Rabu, 18 Agustus 2021 - 09:04:24 WIB
    Bupati Tapanuli Tengah Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved