JAKARTA,Tiraskita.cim - Bencana  First Travel sebenarnya pesan buat kita semua bahwa mengelola uang tidak pada tempatnya akan menuai nestapa. Tidak mengenal tempat dan pelaku, baik swasta maupun negara, yang menjadi korban adalah rakyat  kebanyakan.

Kini Jiwasraya yang berjubah asuransi tapi sebenarnya telah menghimpun uang dengan iming-iming tertentu. Jika First Travel mengandaikan bisa berangkat ke tanah suci dengan harga murah, tapi yang satu ini adalah yang bisa memberi keuntungan.

Kedua harapan model berbeda tersebut akhirnya tidak terpenuhi. Jauh sebelum First Travel, Jiwasraya sejak tahun 2006 telah mengalami sakit keuangan, tapi entah kenapa baru terbongkar kala menembus angka kerugian negara 13,7 Triliun.

Sebelumnya juga kita semua masih merasakan rasa pahit getir asuransi Bumiputra, yang tidak memenuhi kewajiban pada nasabanya sekira 2 triliun. Tapi prestasi buruk itu dipungkasi dengan tragedi Jiwasraya hampir 7 kali lipat dari Bumiputra.

Entah apa yang terjadi dalam pengelolaan uang publik tersebut dan entah sampai kapan itu terjadi. Jika yang dilakukan First Travel adalah segelintir masyarakat sipil yang luput dari OJK, tapi yang terjadi pada Jiwasraya adalah dilakukan oleh korporasi raksasa dengan pengawasan OJK.

Kejahatan keuangan ini menjadi sangat memprihatinkan di tenah kondisi ekonomi yang belum baik. Tidak bisa membayangkan dana sebesar itu yang tadinya recehan dari sejumlah nasabah yang berharap mendapat keuntungan.

Logika berharap cepat dapat dan besar keuntungan yang menimpa banyak nasakah Jiwasraya menjadi sangat memprihatinkan. Ia bukan soal sederhana cara berfikir mudah, tapi juga soal mengukur sesuatu secara rasional dan sistematis karena backing Jiwasraya adalah negara.

Bagaimana mungkin korporasi besar milik negara yang nyata-nyatanya diawasi OJK akhirnya tersungkur di medan judi para tengkulak uang negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMN telah dan akan menjadi bancakan individu dan atau kelompok yang punya akses pada kekuasaan.

Mimpi buruk tata kelola aset negara ini sepertinya masih jauh dari siuman. Pasalnya, dalam beberapa kejadian penunjukan para petinggi BUMN ditengarai bagian dari balik budi pada individu dan atau kelompok yang telah berandil melahirkan kekuasaan di tanah air.

Kita semua tidak terlalu kaget jika kotak pandora Jiwasraya terbuka menganga. Serapih-rapih menyembunyikan bangkai keuangan akan terendus oleh para pemilik penuh kekuasaan tersebut. Yang sebelumnya dilindungi, tapi ketika rakyat merasakan sakit akan terbuka dengan sendirinya.

Dalam waktu depan Jokowi akan mengalami masa suram menjelaskan ke publik prihal gagal bayar Jiwasraya. Mengingat akhrinya bukan hanya soal menyediakan dana untuk menambal bolongnya, tapi ternyata harapan membuat BUMN bersih tetap saja membentur ruang hampa.

Problem Jiwasraya bukan soal mengganti kerugian, tapi komitmen semua pihak, terutama yang pada praktiknya berkuasa untuk menjaga aset negara; dalam mengelola uang publik secara bertanggung jawab.

Boleh jadi bolong itu akan ditutupi oleh pemerintah, tapi belum tentu di tempat lain yang bolong tersebut tidak terjadi. Karena yang paling sulit adalah mengantisipasinya dengan platform rektruitmen pengelola BUMN bersih dari balas budi.

Penentuan petinggi BUMN yang menurut publik jauh dari rasa professional, akhirnya menjadi bom waktu, meskipun pada akhirnya kasus Jiwasraya selesai bayar pada semua nasabah. Upaya penyelematan Jiwasraya boleh jadi obat pening kepala yang tidak bisa menyentuh akar problem pengelolaan uang negara.