Selasa, 18 Mei 2021  
 
Tuntut UMP 2021 Naik, Buruh di Jabar Gelar Aksi Demo

Arif Hulu | Jawa Barat
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:42:39 WIB

BANDUNG | Tiraskita.com - Serikat buruh di Jawa Barat menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 dengan alasan situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, keputusan upah minimum 2021 tidak naik tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat tersebut ditujukan kepada para gubernur.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 seolah-olah dimanfaatkan pemerintah agar buruh memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.

"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya apa ? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," kata Sidarta di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10/2020).

Berkaca dari pengalaman, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda kenaikan upah minimum bagi buruh.

"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ujarnya.

Menurutnya jika upah minimum 2021 tidak naik maka akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan rakyat, karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan selain menolak tak naiknya upah minimum 2021, buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.

"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, artinya menandakan bahwa terjadi kekacauan dan DPR tidak siap melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPR RI khususnya fraksi yang menyetujui Omnibus Law ini," katanya.

Tuntutan lainnya adalah agar gubernur mengakomodir rekomendasi UMK dan UMSK dari bupati untuk daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Pihaknya mengancam akan menggelar mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.(**)

Sumber : Bisnis.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Belum Sebulan Operasional, Asia Heritage Dilaporkan Kepolda Riau
  • Hari Pertama Kerja Usai Libur Idulfitri, Kehadiran ASN Pemkab Sergai Capai 99,96%
  • Pasca Libur Idulfitri 1442 H, Pemkab Sergai Gelar Apel Pasukan Satpol PP
  • Bupati Kampar dan Gubernur Riau Teleconfrence Dengan Presiden RI Joko Widodo
  • 100 Hari Kerja Kapolri, 1.864 Kasus Diselesaikan Dengan Restorative Justice
  • Ini Pesan Menkumham Yasonna Saat Apel Pagi dan Halal bi Halal Virtual
  • Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan.
  • Ini Yang Dilakukan Petugas Kepada Pendatang Di Bandara Sukarno Hatta Tangerang, Wajib Test
  • Polres Lebak Perketat Penjagaan Destinasi Wisata dan Perbatasan
  •  
     
     
    Selasa, 19 Mei 2020 - 15:03:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Plh Bupati Rapat Terkait Evaluasi Bansos Covid-19
    Jumat, 31 Juli 2020 - 19:18:01 WIB
    Idul Adha 1441 H
    Bupati Bengkalis Tinjau Penyembelihan Hewan Qurban
    Sabtu, 07 November 2020 - 23:03:42 WIB
    Siswa Dikcabpakav Taruna Akmil 2020 Terima Bravet Yudha Turangga Wiratama
    Selasa, 16 Maret 2021 - 09:03:06 WIB
    Kemenkes Apresiasi Komitmen Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:16:58 WIB
    Bawa Senjata dan Peluru, Bos Perusahaan Diamankan di Bandara Soetta
    Senin, 15 Februari 2021 - 16:24:58 WIB
    Syafaruddin Poti, SH, Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Riau
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 11:41:28 WIB
    Bagaikan Masker Gratis Kepada Warga
    Camat Rimba Melintang Apresiasi KUKERTA RELAWAN COVID-19 Universitas Riau
    Sabtu, 08 Mei 2021 - 11:47:48 WIB
    Pendaftaran CPNS dan PPPK Dimulai 31 Mei 2021, Persiapkan Dirimu
    Rabu, 07 April 2021 - 21:02:20 WIB
    Kunjungi Natuna, Panglima TNI dan Kapolri tinjau pelaksanaan Vaksinasi
    Sabtu, 23 Januari 2021 - 17:39:35 WIB
    Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air indonesia Bersatu (PEKAT IB)Melakukan Aksi Sosial.
    Senin, 15 Maret 2021 - 00:31:46 WIB
    Lampaui Target Operasi Antik Lancang Kuning 2021
    Rabu, 24 Maret 2021 - 07:29:25 WIB
    Menunjukan Performa Baik Saat Pandemi
    Minggu, 28 Juni 2020 - 11:34:05 WIB
    Caplok Lahan Warga Berdalih Areal Lahan HGU, Hakim Gelar Sidang PS di Perkebunanan Sawit PT.GMR
    Senin, 18 Mei 2020 - 12:03:22 WIB
    Klarifikasi Yang Ke Tiga Kali Dari Bid Humas Polda Riau
    Waspada......!! Marak Penipuan Pakai Nama Anggota Polri Di Medsos
    Selasa, 23 Juni 2020 - 05:29:32 WIB
    LAWAN COVID-19
    New Normal, Bupati H Suyatno: Kita Harus Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Seluruh Masyarakat
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved