Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. ">
Minggu, 16 Mei 2021  
 
Uu Ruzhanul Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Peralihan Izin Pertambangan

Rahmad | Jawa Barat
Rabu, 20 Januari 2021 - 16:25:48 WIB


KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Kang Uu, peralihan izin tersebut akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.
"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan)," kata Kang Uu di Kota Bandung, Selasa (19/1/2021).

Kang Uu mengatakan, peralihan izin tersebut akan memperpanjang proses perizinan. Hal itu, kata ia, akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas.

"Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin," ucapnya.
"Saat saya ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ke kota/kabupaten, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi," imbuhnya.

Selain itu, menurut Kang Uu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin," katanya.

"Harapan kami, ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat," tambahnya.

Kang Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan.

"Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang pengurusan izin," ucapnya. (Arif S)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tempat Wisata Di Banten Ditutup
  • KEJAHATAN BIASA YANG DAMPAKNYA SANGAT SERIUS
  • Kapolres Pekanbaru Instruksikan Pengawasan di Cek Point Masuk Pekanbaru
  • Bupati Pelalawan H.Zukri Turut Basah Bersama Warga Di Kec.Bunut
  • Kapolres Kampar Instruksi Jajarannya Awasi Potkes di Tempat Wisata
  • Libur Idul Fitri, Polsek Panongan Polresta Tangerang Pantau Prokes di Objek Wisata Dan Mall
  • Presiden Jokowi Akan ke Kaampar, Bupati Kampar dan Gubri Pantau Persiapan
  • Terapkan Prokes, Tempat Wisata Saat Lebaran di Sergai Tetap Buka
  • Wamenkumham Sampaikan Remisi Idul Fitri
  •  
     
     
    Senin, 20 April 2020 - 17:43:38 WIB
    Bantuan Pencegah Penyebar Pandemi Covid-19
    Pelalawan Menerima Batuan APD Untuk Penanggulangan Dan Pencegahan Covid-19 Dari PT.RAPP
    Senin, 23 Maret 2020 - 11:26:41 WIB
    Pencegahan Dan Penanganan Covid-19, Muara Takus 2020
    Kapolda Riau Gelar Apel Operasi Kontijensi Aman Nusa II
    Rabu, 17 Juni 2020 - 16:20:09 WIB
    Pertama Di Indonesia Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto Serahkan Sertifikat Tora Ke Masyarakat
    Senin, 18 Januari 2021 - 13:12:57 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Memberikan Tali Asih Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Binaan
    Senin, 16 November 2020 - 16:59:24 WIB
    Wali Kota Minta Patuhi Jam Operasional dan Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
    Selasa, 20 Oktober 2020 - 08:29:10 WIB
    FPK Riau Silaturahim Dengan Polda Riau
    Kamis, 14 Januari 2021 - 07:51:27 WIB
    PDI Perjuangan: Pelayanan Kesehatan untuk Semua, Kemanusiaan dan Keadilan Sosial Dikedepankan
    Senin, 10 Mei 2021 - 19:33:02 WIB
    KPK Tangkap OTT Bupati Nganjuk
    Senin, 28 Desember 2020 - 16:31:22 WIB
    Juga gandeng JQR dan Jabar Bergerak
    PKK Provinsi Jabar dan BAZNAS Teken Kerja Sama Program Keumatan
    Senin, 11 Januari 2021 - 09:49:45 WIB
    Sriwijaya Air Jelaskan Pengalihan Penumpang NAM Air ke Penerbangan SJ182
    Kamis, 11 Februari 2021 - 09:12:07 WIB
    Walikota Pekanbaru Kembali Rotasi Pejabat Eselon III dan IV
    Jumat, 15 Mei 2020 - 09:36:24 WIB
    LAWAN COVID-19
    BNKP Salurkan Bantuan Beras Bagi 1.200 Kepada Warga Terdampak Covid-19
    Rabu, 03 Juni 2020 - 18:26:50 WIB
    Komandan Korem 142/Tatag Paparan RGB ke Pangdam XIV/Hsn Lewat Video Conference
    Kamis, 25 Maret 2021 - 11:15:13 WIB
    Kapolda Marah Besar, Anwar Tanuhadi Diperas Oknum Polisi Rp2,5 Miliar
    Kamis, 20 Februari 2020 - 00:56:41 WIB
    Presiden Jokowi Ke Riau
    Besok Presiden Jokowi Datang ke Riau
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved