Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. ">
Senin, 17 Juni 2024  
 
Uu Ruzhanul Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Peralihan Izin Pertambangan

Rahmad | Jawa Barat
Rabu, 20 Januari 2021 - 16:25:48 WIB


TERKAIT:
   
 

KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Kang Uu, peralihan izin tersebut akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.
"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan)," kata Kang Uu di Kota Bandung, Selasa (19/1/2021).

Kang Uu mengatakan, peralihan izin tersebut akan memperpanjang proses perizinan. Hal itu, kata ia, akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas.

"Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin," ucapnya.
"Saat saya ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ke kota/kabupaten, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi," imbuhnya.

Selain itu, menurut Kang Uu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin," katanya.

"Harapan kami, ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat," tambahnya.

Kang Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan.

"Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang pengurusan izin," ucapnya. (Arif S)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tantangan Penerapan Pembelajaran Tematik Pada Sekolah Dasar
  • Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Jambi dan Kab Cirebon
  • Harga Kebutuhan Pokok Jelang Idul Adha, Pemkot Cimahi lakukan Monitoring Ke Pasar Tradisional
  • Pemkot Cimahi Siapkan Generasi Emas Dan Integritas Pelayanan KBKR
  • Pemkot Cimahi Resmi Meluncurkan Call Center Campernik 112
  • Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Cimahi Gelar Uji Emisi Gratis
  • Pansus DPRD Jabar Berharap Kebutuhan Petani Organik, Pemerintah Harus Hadir
  • Kabag Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin Menerima Studi Banding DPRD Sumatera Utara
  • KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
  •  
     
     
    Selasa, 14 Januari 2020 - 07:09:58 WIB
    Riau Darurat Gelper
    Soal Judi Gelper, Kapolres Kampar Tegas Perintahkan Berantas
    Jumat, 08 Januari 2021 - 08:01:12 WIB
    Penetapan WFH Bandung Raya dan Bodebek
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:12:51 WIB
    Pemda Kampar Dukung Penuh Pembangunan Ruas Tol Bangkinang-Pangkalan
    Kamis, 28 Mei 2020 - 11:09:21 WIB
    Narkotika Sabu 29 Kg dan Pil Ekstasi 30 Ribu Butir
    Pengadilan Negeri Bangkinang Vonis Hukuman Mati Lima Bandar Narkoba
    Selasa, 11 April 2023 - 21:51:36 WIB
    Bupati Bengkalis Serahkan Bantuan PAH di Desa Buruk Bakul
    Jumat, 08 Januari 2021 - 17:53:55 WIB
    Ridwan Kamil: PPKM Hampir Sama dengan PSBB Proporsional di Jabar
    Sabtu, 30 Maret 2024 - 11:26:09 WIB
    Ketua KPU Kampar Terpilih Komit Jalankan Amanah untuk Pemilu Adil dan Demokratis
    Jumat, 15 April 2022 - 12:21:36 WIB
    Pangkalan Angkatan Laut Cirebon Jadi Narasumber Wawasan Kebangsaan
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:08:19 WIB
    Ridwan Kamil Ajak Media Masif Kampanyekan Keberhasilan Vaksinasi
    Kamis, 07 Januari 2021 - 12:54:41 WIB
    Pj. Bupati Ajak Civitas Akademik Do'akan STIE Berubah Status Jadi Negeri
    Jumat, 09 April 2021 - 21:27:57 WIB
    Polda Bali Distribusikan Bantuan Empat Polda Untuk Korban Banjir Bandang NTT
    Jumat, 04 September 2020 - 11:42:17 WIB
    6 Orang Pekerja Peti Meninggal, Pemilik Lahan Ditetapkan Sebagai Tersangka
    Kamis, 17 Desember 2020 - 11:47:55 WIB
    Gubernur Ridwan Kamil Datangi Polda Jabar
    Rabu, 27 Juli 2022 - 10:49:50 WIB
    Jokowi dan Iriana Tiba di Tokyo Jepang Usai Kunjungan ke China
    Senin, 25 Januari 2021 - 18:16:27 WIB
    Personel Polres Kampar Rutin Datangi Tempat Keramaian, Himbau Warga Terapkan Protkes
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved