KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM – Menjelang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Selasa (9/2/2021), Jawa Barat telah memiliki 3.800 posko COVID-19 di tingkat desa/kelurahan seperti yang dipersyaratkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021.

Sementara untuk sekitar 1.500 desa/kelurahan yang belum punya posko, Gubernur meminta pemkab/pemkot segera membentuknya dalam 2-3 hari mendatang.

Anggaran pun sudah disiapkan yaitu menggunakan dana desa yang sudah disetujui oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Selama tahun 2020 Jabar sudah membangun posko COVID-19 di 3.800 desa dan kelurahan sehingga kami hanya butuh membangun 1.500-an posko dan itu akan dilakukan dalam dua sampai tiga hari ini dengan menggunakan dana desa yang sudah mendapat persetujuan," katanya.

Kang Emil menjelaskan, posko COVID-19 yang diisi oleh personel kepolisian dan TNI akan bertugas melakukan pencegahan, tracing dan merekomendasikan tempat isolasi.

"Posko ini memiliki tugas khusus untuk melakukan pencegahan, tracing dan rekomendasi treatment, personilnya anggota TNI Polri dan mitra," ucapnya.

Untuk desa dan kelurahan mana saja yang akan menerapkan PPKM Mikro akan diputuskan besok melalui Surat Keputusan (SK) bupati/ wali kota. Termasuk di dalamnya menetapkan desa mana saja yang berzona merah, oranye, kuning dan hijau.

"Desa/ kelurahan yang melakukan PPKM Mikro yang sifatnya menutup wilayah keputusannya besok oleh SK bupati/ wali kota," kata Kang Emil.

Ia memastikan untuk menetapkan level kewaspadaan desa Pemda Prov Jabar tidak akan menggunakan data dari pemerintah pusat karena masih bercampur dengan data lama. Tetapi akan menggunakan data lokal dari laboratorium daerah.

"Jadi mana desa yang zona merah, oranye, kuning, hijau kita tidak akan menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama tapi kita akan gunakan data lokal dan petanya baru bisa hadir besok," jelasnya.

Bagi desa atau kelurahan yang bezona merah akan diberikan bantuan sembako selama melakukan penutupan wilayah. Kang Emil memastikan pola penerapannya akan sama saat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

"Desa/ kelurahan zona merah yang melakukan penutupan di wilayahnya tentulah nanti diberi bantuan sembako yang sudah kami siapkan. Prosedurnya seperti halnya kita melakukan penutupan di Kelurahan Hegarmanah saat ada klaster Secapa AD," tuturnya.

JAWA BARAT kini hanya memiliki satu daerah zona merah COVID-19, yakni Kota Bogor. Ini adalah kali pertama sejak kasus COVID-19 mencapai puncaknya di Jabar dalam 11 bulan terakhir.
Sementara tujuh daerah lain yang asalnya zona merah kini telah beranjak ke zona oranye atau risiko sedang. Ketujuh daerah yang mengalami perbaikan yakni Kabupaten Bogor, Garut, Ciamis, Indramayu, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cirebon. Ketujuh daerah ini bergabung bersama 15 daerah lain yang tetap di zona oranye, salah satunya daerah di kawasan Bandung Raya.

Sementara zona hijau atau risiko rendah yang tadinya hanya satu yakni Kabupaten Majalengka, bertambah tiga masing- masing Kabupaten Sumedang, Subang, dan Kabupaten Sukabumi.

"Untuk pertama kalinya zona merah tinggal satu yaitu Kota Bogor. Pak Bima Arya sekarang sedang bergelut dengan kebijakan-kebijakan pengetatan," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat konferensi pers di Makodam III Siliwangi Bandung, Senin (8/2/2021).

Ridwan Kamil merasa lega karena Kabupaten Karawang yang selama tujuh pekan terjerembab di zona merah, kini sudah ada di zona oranye. Aktivitas “ngantornya” di Karawang beberapa waktu lalu membuahkan hasil.

"Dan sesuai prediksi kedatangan kami ke Karawang minggu kemarin untuk melakukan perbaikan-perbaikan, akhirnya minggu ini kondisinya membaik ke zona oranye setelah tujuh minggu berturut-turut di zona merah," ujarnya.

Selain perbaikan dalam zonasi, tingkat kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan juga terus membaik. Menurut Gubernur, minggu ini tingkat kepatuhan memakai masker sebesar 85,4 persen dan menjaga jarak 83,8 persen.

Rangking tingkat kepatuhan tertinggi memakai masker minggu ini adalah Kabupaten Bandung dan terendah Kabupaten Pangandaran.

"Untuk rangking pertama kepatuhan menjaga jarak yaitu masih Kabupaten Bandung dan yang paling rendah Kabupaten Garut," sebut Kang Emil.

Perbaikan penanganan COVId-19 berbanding lurus dengan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate BOR) di rumah sakit. Gubernur menyebutkan, periode sebelumnya BOR Jabar ada di angka 80 persen kini di angka 63 persen.

Cakupan vaksinasi untuk tenaga kesehatan menunjukkan kinerja bagus di delapan daerah sudah di atas 60 persen dengan cakupan paling tinggi Kota Bandung 97,9 persen. Disusul Kota Cimahi 84 persen, Kota Depok (73,1 persen), Kabupaten Bandung (67,4 persen), Kabupaten Indramayu (65,4 persen), Kota Bekasi (63,7 persen), Koyta Bogor (61,8 persen), dan Kabupaten Ciamis (61,8 persen).

Sementara 19 daerah cakupan vaksinasinya masih di bawah 60 persen dan masih terus digenjot. Hingga saat ini jumlah nakes yang telah divaksin di Jabar ada 115.876 orang (60,4 persen) untuk dosis pertama, dan dosis kedua 15.973 orang (8,3 persen). Total akes yang jadi sasaran 191.746 orang.  

Gubernur menargetkan vaksinasi untu tenaga kesehatan akan selesai seluruhnya dalam tujuh hari mendatang. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, minggu ketiga Februari 2021 vaksin akan mulai diberikan kepada profesi non nakes dan masyarakat umum.

"Kami harapkan dalam tujuh hari ke depan daerah-daerah yang di bawah persentase (60 persen) untuk meningkatkan proses vaksinasi lebih cepat. Karena arahan presiden minggu ketiga bulan Februari profesi nonnakes dan masyarakat umum di antaranya pedagang pasar sudah akan disuntik vaksin dosis pertama," ungkapnya.

Pada lini pemulihan ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi Jabar terus membaik walaupun masih di angka minus, tetapi masih lebih baik dari angka rata-rata nasional. "Per akhir tahun 2020 angkanya lebih baik dari provinsi lainnya dan lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Gubernur.

Gubernur optimistis pada 2021 perekonomian Jabar akan terus tumbuh. Terlebih saat ini 13 kota/ kabupaten di Jabar kini sudah membentuk komite pemulihan ekonomi daerah.
"Mudah-mudahan tahun ini semua membaik salah satunya kita membentuk komite pemulihan ekonomi daerah, 13 daerah sudah terbentuk dan 14 lainnya akan dipercepat," ucapnya. (Arif S)