Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menilai pengelolaan pemerintahan daerah yang ada di 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota se-Kepulauan Nias, P">
Minggu, 14 Juli 2024  
 
KPK Nilai Tata Kelola Pemerintahan Kepulauan Nias Buruk dan Sangat Mengecewakan

rahmad | Kep. Nias
Sabtu, 01 Mei 2021 - 09:40:06 WIB


TERKAIT:
   
 
GUNUNGSITOLI | TIRASKITA.COM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menilai pengelolaan pemerintahan daerah yang ada di 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota se-Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, relatif buruk dan sangat mengecewakan. Hal itu disampaikan Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Rabu (28/4/2021) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli. Penyampaikan ini langsung disampaikan Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, dihadapan para kepala daerah se-Kepulauan Nias dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah.

“Skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) semua pemda se-Kepulauan Nias tidak ada perubahan, bahkan relatif menurun dari 2019 ke 2020," tegas Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Rabu (28/4/2021) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Gunungsitoli. Baca juga: Ribetnya Vaksinasi Covid-19 di Pulau-pulau Terpencil Nias Selatan, Banyak Puskesmas Tak Berlistrik, Distribusi Vaksin Terkendala Cuaca Buruk Nilai MCP pemda se-Kepulauan Nias sangat rendah, bahkan di Kabupaten Nias Selatan baru sekitar 32 persen. Saya harap tahun ini harus meningkat. Target kita tahun 2021, nilai MCP minimal 80 persen. Evaluasi KPK didasarkan kepada skor rata-rata yang terangkum dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), saat ini MCP mencakup delapan fokus area.

Delapan fokus area itu terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa.

"Semua daerah di Pulau Nias ini masih belum bekerja sesuai yang diharapkan pemerintah pusat," ujarnya Baca juga: Atlet Asal Kepulauan Nias Ini Raih Perak di Ajang Karate Asia Tenggara Berdasarkan aplikasi MCP di tahun 2020, skor MCP Pemerintah Kota Gunungsitoli 56 persen, Pemerintah Kabupaten Nias 53,85 persen, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 32,89 persen, Pemerintah Kabupaten Nias Barat 39 persen, dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara 28,03 persen, semuanya dibawah target yang diharapkan sebesar 80 persen.

Padahal skor MCP di tahun 2019 dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berturut-turut adalah 56,75 persen, 45 persen, 30 persen, 28,15 persen, dan 23 persen. KPK berharap semua pemda se-Kepulauan Nias dapat menaikkan skor MCPnya ditahun ini, agar tidak menjadi salah satu fokus target pemantauan secara langsung dari KPK, sebab masih banyak yang harus di lakukan KPK saat ini.***

Sumber : kompas.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tok, Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jabar dan Pemdaprov Jabar
  • Pererat Silaturahmi, Warga RT 004 RW 010 Perum TTI, Makan Bareng
  • Antisipasi DBD Warga RT 004 RW 010 Perum TTI Cirebon, Lakukan Kerja Bakti
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  •  
     
     
    Rabu, 13 Oktober 2021 - 09:10:44 WIB
    Dukung PTSL, Pemko Diskon BPHTB 50 Persen
    Rabu, 27 Januari 2021 - 09:44:25 WIB
    Jabar Akan Usulkan Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah
    Rabu, 05 Agustus 2020 - 13:33:37 WIB
    Opster TNI, Kodim 1806/Teluk Bintuni, Bangun 34 Unit Rumah
    Selasa, 29 Desember 2020 - 21:35:37 WIB
    Akan jadi kendaraan operasional gubernur dan wakil gubernur
    Resmi, Jabar Terima Tiga Mobil Listrik dari Hyundai
    Kamis, 30 September 2021 - 11:28:50 WIB
    Danwingdikum Halim P Membuka Pendidikan Diklatsarjemen PNS Gol II A-10 dan Penutupan Pendidikan Seju
    Selasa, 03 November 2020 - 14:12:39 WIB
    Korban dan Saksi Kekerasan Fisik dipelabuhan Gunungsitoli Dipanggil dipolres Nias
    Minggu, 31 Januari 2021 - 15:54:48 WIB
    Potensi Nikel Indonesia Menarik Industri Berinvestasi! Mobil Listrik Siap Meluncur?
    Selasa, 29 Juni 2021 - 09:06:52 WIB
    Pemkab Tapanuli Tengah Ikuti Rakor Provinsi Sumut TPID Semester I Tahun 2021
    Kamis, 17 September 2020 - 11:07:46 WIB
    Usai Bale dan Reguilon, Tottenham Akan Datangkan Striker Jangkung Ini
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:55:08 WIB
    Erdogan Ajak Boikot Prancis, Tapi Terkuak Istrinya Punya Tas Hermes Seharga Rp 700 Juta
    Sabtu, 05 November 2022 - 14:46:38 WIB
    KLHK Deteksi Terdapat 3,4 Juta Hektare Sawit Ditemukan di Area Konservasi Tinggi
    Selasa, 26 Januari 2021 - 21:24:33 WIB
    Bupati Inhil Dijadwalkan Terima Penghargaan Sistem Merit
    Sabtu, 06 November 2021 - 09:12:04 WIB
    PN Jaktim Belum Terima Berkas Dakwaan Sidang Terduga Terorisme Munarman
    Jumat, 21 Mei 2021 - 14:57:49 WIB
    Jangan Hanya Kepada Warga Tegasnya
    Polda Riau Harus Tegas Kepada Asia Heritage Yang Diduga Melanggar Protkes
    Sabtu, 12 Juni 2021 - 12:50:37 WIB
    Hai Petani Sawit Bentuk Kelompok, Ini Manfaatnya
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved