Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menilai pengelolaan pemerintahan daerah yang ada di 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota se-Kepulauan Nias, P">
Sabtu, 15 Mei 2021  
 
KPK Nilai Tata Kelola Pemerintahan Kepulauan Nias Buruk dan Sangat Mengecewakan

rahmad | Kep. Nias
Sabtu, 01 Mei 2021 - 09:40:06 WIB

GUNUNGSITOLI | TIRASKITA.COM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menilai pengelolaan pemerintahan daerah yang ada di 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota se-Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, relatif buruk dan sangat mengecewakan. Hal itu disampaikan Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Rabu (28/4/2021) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli. Penyampaikan ini langsung disampaikan Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, dihadapan para kepala daerah se-Kepulauan Nias dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah.

“Skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) semua pemda se-Kepulauan Nias tidak ada perubahan, bahkan relatif menurun dari 2019 ke 2020," tegas Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Rabu (28/4/2021) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Gunungsitoli. Baca juga: Ribetnya Vaksinasi Covid-19 di Pulau-pulau Terpencil Nias Selatan, Banyak Puskesmas Tak Berlistrik, Distribusi Vaksin Terkendala Cuaca Buruk Nilai MCP pemda se-Kepulauan Nias sangat rendah, bahkan di Kabupaten Nias Selatan baru sekitar 32 persen. Saya harap tahun ini harus meningkat. Target kita tahun 2021, nilai MCP minimal 80 persen. Evaluasi KPK didasarkan kepada skor rata-rata yang terangkum dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), saat ini MCP mencakup delapan fokus area.

Delapan fokus area itu terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa.

"Semua daerah di Pulau Nias ini masih belum bekerja sesuai yang diharapkan pemerintah pusat," ujarnya Baca juga: Atlet Asal Kepulauan Nias Ini Raih Perak di Ajang Karate Asia Tenggara Berdasarkan aplikasi MCP di tahun 2020, skor MCP Pemerintah Kota Gunungsitoli 56 persen, Pemerintah Kabupaten Nias 53,85 persen, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 32,89 persen, Pemerintah Kabupaten Nias Barat 39 persen, dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara 28,03 persen, semuanya dibawah target yang diharapkan sebesar 80 persen.

Padahal skor MCP di tahun 2019 dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berturut-turut adalah 56,75 persen, 45 persen, 30 persen, 28,15 persen, dan 23 persen. KPK berharap semua pemda se-Kepulauan Nias dapat menaikkan skor MCPnya ditahun ini, agar tidak menjadi salah satu fokus target pemantauan secara langsung dari KPK, sebab masih banyak yang harus di lakukan KPK saat ini.***

Sumber : kompas.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Veronica Tan Kini Berubah Jadi Sosok Wanita Inspiratif
  • Peduli Keselamatan Pengendara, Camat Alasa Beserta Warga Perbaiki Jembatan Idano Mba'e
  • Ditantang Menhan Prabowo Ungkap Mafia Inisial M, Jawaban Connie Pedas dan Menohok
  • 453 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten saat Hari Raya Idul Fitri
  • Selamatkan Rakyat dari Covid-19, Kapolri Minta Jajaran Terus Edukasi Soal Larangan Mudik
  • Kabel PLN Ancam Keselamatan Warga Desa Masundung
  • Kabidhumas Polda Banten: Boleh Melintas Pelabuhan Merak, Harus Sesuai Aturan
  • Presiden Jokowi dan Ibu Negara Sampaikan Ucapan Hari Raya Idulfitri 1442 H
  • Sekda Kampar Sholat Idul Fitri Di Masjid Al-Ihsan Islamic Cantre
  •  
     
     
    Sabtu, 16 Mei 2020 - 08:34:07 WIB
    Curhat Tentang Pacar
    Aank SMP Hamil 2 Bulan Dikerjai Gurunya
    Sabtu, 03 April 2021 - 08:51:49 WIB
    Ditengah Pandemi Covid-19,
    DPRD Jabar Ajak Lembaga Penyiaran Bantu Pemulihan Ekonomi
    Kamis, 02 Juli 2020 - 08:26:10 WIB
    Bupati Kampar Hadiri Syukuran Hut Bhayangkara ke-74
    Selasa, 02 Februari 2021 - 20:08:32 WIB
    Oknum Pegawai BRI Unit Alasa Terkesan Persulit Nasabah Penerima Bansos PKH
    Rabu, 06 Januari 2021 - 14:45:11 WIB
    Pemprov Riau Sudah Kuliahkan 483 Penghafal Alquran
    Selasa, 03 November 2020 - 19:45:31 WIB
    Moh Ajay Priatna menghadiri Hut Forum Ormas yang ke Satu
    Jumat, 07 Mei 2021 - 22:18:20 WIB
    Kapolda Riau , Gubernur Riau Cek Pos Penyekatan Mudik
    Rabu, 09 Desember 2020 - 10:10:15 WIB
    Ridwan Kamil Serahkan Penghargaan Raksa Prasada 2020
    Sabtu, 22 Agustus 2020 - 14:24:09 WIB
    KI Provinsi Riau lakukan Visitasi dan Penilaian Berkala ke PPID Kabupaten Kampar
    Kamis, 17 September 2020 - 09:55:43 WIB
    Tuppal H Simbolon Resmi Pimpin PAC PDI Perjuangan Sei Rampah
    Senin, 26 April 2021 - 08:03:42 WIB
    Usai Lantik 54 Pejabat Administrator,
    Bupati Sergai Sampaikan 5 Pesan Penting Yang amanah
    Jumat, 01 Mei 2020 - 20:50:29 WIB
    LAWAN VIRUS CORONA
    Bupati Kampar Ikuti Musrenbangnas Tahun 2020 Melalui Vidcon
    Sabtu, 22 Agustus 2020 - 14:51:20 WIB
    KPU Bengkalis Taja FGD Pelanggaran Administrasi Pemilu 2020
    Senin, 23 Maret 2020 - 11:26:41 WIB
    Pencegahan Dan Penanganan Covid-19, Muara Takus 2020
    Kapolda Riau Gelar Apel Operasi Kontijensi Aman Nusa II
    Kamis, 20 Februari 2020 - 00:55:39 WIB
    Presiden Jokowi Ke Riau
    Besok Presiden Jokowi Datang ke Riau
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved