Jum'at, 07 Oktober 2022  
 
Begini Aturan Baru PPh dan PPN dalam UU HPP yang Baru Saja Disahkan

RL | Serba-Serbi
Jumat, 08 Oktober 2021 - 09:15:03 WIB

Ilustrasi
TERKAIT:
   
 
TIRASKITA.COM - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna pada hari ini, Kamis (07/10/2021).

Dengan pengesahan tersebut, lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terrendah lima persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta, dari sebelumnya Rp 50 juta.     

Sedangkan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar.

Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi.

Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17 persen), negara-negara OECD (22,81 persen), negara-negara Amerika (27,16 persen), dan negara-negara G-20 (24,17 persen).

Lebih lanjut, RUU HPP juga mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen, dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen) dan India (18 persen).

Dalam RUU HPP juga terdapat terobosan baru yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan.

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan semakin memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga diterapkan dalam RUU HPP ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS akan berlangsung pada 1 Januari-30 Juni 2022.

RUU HPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. RUU ini juga akan menjadi batu pijak yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya.

Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

sumber:suara.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • TP-PKK dan Dinas P3AP2KB Kepri Gelar Pelatihan PATBM
  • Konferensi XI IGTKI PGRI Riau Digelar di Pekanbaru
  • Wabup Nias Resmikan Kampung Pancasila Di Wilayah Kecamatan Botomuzi, Kabupaten Nias 2022
  • Oknum Notaris Jadi Tersangka Korupsi untuk Kasus Kredit Fiktif di BNI46 Pekanbaru Senilai Rp40 M
  • Wali Kota Cimahi Kunjungi Warga Terdampak Banjir
  • FPI dan Alumni PA 212 Tolak Mentah-mentah Anies Jadi Capres, Bisa Pecah Belah Umat!
  • Dukung Kandidat Terbaik PSI Umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024
  • DPP GPSH Desak Jokowi & Kapolri Copot Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang
  • Pemkot Cimahi Sepakat Bekerjasama Dengan KEJARI Kota Cimahi
  •  
     
     
    Rabu, 25 Agustus 2021 - 17:01:02 WIB
    Sosialisasi Vaksin Bisa Dilakukan Sekolah Secara Mandiri
    Rabu, 18 Mei 2022 - 11:43:54 WIB
    Kegiatan 4 Pilar Kebangsaan dalam Rangka Citra Bhakti/Parlemen
    Sabtu, 09 Januari 2021 - 21:17:04 WIB
    HUT SPRI ke-21, DPD Provinsi Riau PSRI Mantapkan Agenda Seminar
    Senin, 28 Maret 2022 - 22:31:28 WIB
    Peduli Kemanusiaan, Jajaran Pegawai Rutan Kelas I Tangerang Turut Serta Ikuti Kegiatan Donor Darah
    Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:11:09 WIB
    Parkir Sembarangan di Kota Cimahi Akan Dipasang Stiker Peringatan
    Rabu, 05 Agustus 2020 - 15:39:57 WIB
    Kemajuan Pariwisata, Pemkab Kampar Dukung Gerakan BISA Kementrian Pariwisata
    Senin, 21 Maret 2022 - 12:17:19 WIB
    Babinsa Koramil 0620-12/Beber Bagi Masker
    Jumat, 21 Februari 2020 - 16:18:13 WIB
    Presiden Joko Widodo
    Presiden Tinjau dan Resmikan Rehabilitasi Madrasah di Pekanbaru
    Senin, 20 September 2021 - 08:34:43 WIB
    Kapolres Kampar Berikan Klarifikasi Terkait Bentrok Eks Karyawan dengan Security PT. Padasa
    Minggu, 07 Februari 2021 - 18:46:38 WIB
    Kabid Humas Polda Banten Hadiri Bhakti Sosial SMSI
    Kamis, 03 Maret 2022 - 12:35:35 WIB
    Presiden Terima Surat Kepercayaan Enam Duta Besar Negara Sahabat
    Rabu, 01 April 2020 - 19:00:12 WIB
    SEJUMLAH PEJABAT SUDAH DIPERIKSA DUGAAN KASUS KORUPSI
    Kasus Korupsi Kehumasan DPRD Riau Ditunda Dikarenakan Covid-19
    Rabu, 02 Desember 2020 - 23:27:25 WIB
    Mengancam Serta Mengusir Dari Rumah, Ibu Tiri Tempuh Jalur Hukum
    Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:17:28 WIB
    Kesal Suami Selalu Minta Dilayani, Istri Bacok Pakai Kaampak
    Jumat, 08 April 2022 - 11:18:46 WIB
    Wawako Ingatkan Pejabat Pemko Tak Lakukan Pungli
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved